Iklan

new-user-zone-banner

Iklan

CB Rent Cars
,

Iklan

Settia

Selain Jarang Masuk Kantor, Temuan Dugaan Korupsi di Dihsub Dumai Perlu Diusut

HARIANBERANTAS
1 Apr 2021, 11:30 WIB Last Updated 2021-09-22T14:35:30Z
HARIANBERANTAS, DUMAI- Elemen anti korupsi (LSM Komunitas Pemberantas Korupsi) menyatakan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) di Dinas Perhubungan Kota Dumai Provinsi Riau yang dipimpin Asnar SP M.Si, pintu masuk pekerjaan system hukum pidana, dimana sudah ada alat bukti petunjuk yang mengarah pada dugaan telah terjadinya tindakan pidana.


“Oleh karenanya, baik Kejati Riau maupun Polda Riau harus segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan pidana korupsi di Dinas Perhubungan Kota Dumai,” kata Kabid Investigasi Dewan Pimpinan Pusat LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, Zosa Wijaya SH, dalam keterangan Pers, Rabu (31/03/2021) kemaren kepada media.

Berdasarkan undang-undang Tipikor No. 31 tahun 1999 Junto undang-undang No. 20 tahun 2001 mengembalikan kerugian negara tidak menghilangkan sifat pidana. Bahwa berdasarlan pasal 4 pengembalian kerugian Negara dan perekonomian Negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3. “oleh karena harus diusut sampai tuntas,” kata dia.   

Sebelumnya, kata Zosa Wijaya SH, pihaknya melalui lembaga yang dipimpinnya telah melayangkan surat klarifikasi/konfirmasi ke pihak Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai, Asnar SP M.Si, juga kepada bendahara pengeluaran bersangkutan terkait dugaan penyimpangan (korupsi) dana APBD Perubahan tahun 2019 sebesar Rp992.590.258, 00,-  

Nilai dugaan korupsi tersebut terjadi kata dia (Zosa), terkait realisasi belanja operasional pada Dishub Kota Dumai yang diduga disalahgunakan serta tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang dibuat.     

Atas penyalahgunaan keuangan Negara yang diduga dilakukan Kepala Dishub Kota Dumai termasuk biaya anggaran rekayasa gaji beberapa pegawai yang sudah lama tidak bertugas atau tidak berdinas lagi dilingkup Pemko Dumai dan sebagainya, penggiat anti korupsi itu mendesak aparat penegak hukum baik Polda maupun Kejati Riau untuk segera menyikapi adanya temuan dalam LHP BPK terkait penggunaan dana APBD-P tahun 2019 yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran yang disyahkan oleh Kadushub Kota Dumai selaku pengguna anggaran (PA). 

“Temuan itu jelas dan bisa ditindaklanjuti penegak hukum,” ujar Zosa Wijaya SH. Menurutnya, temuan dalam LHP Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau itu mengindikasikan adanya kerugian Negara akibat dari perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan oleh para pelaksana yang tercantum namanya dalam dokumen buku kas umum (BKU), SPJ fungsional termasuk dugaan rekayasa pengeluaran anggaran lainnya yang tidak sesuai dengan fakta.

“Jika lembaga yang kredibel sudah memutuskan ada kerugian Negara, maka wajib hukumnya para penegak hukum mengambil langkah konkrit untuk melakukan penyelidikan,” kata dia.         

Selain itu ungkap Zosa Wijaya SH, pada tahun 2018 sebelumnya, Dinas Perhubungan Kota Dumai diketahui telah menyimpangkan belanja barang dan jasa dan belanja modal dengan total potensi kerugian negara sebesar Rp1.378.347.000,00,-  

Berdasarkan LHP Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Kota Dumai tahun 2019 dengan Nomor LHP, 27.B/LHP/XVIII.PEK/05/2019 Tanggal 24 Mei 2019, terdapat penganggaran yang tidak tepat penggunaannya serta tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Dishub Kota Dumai dengan jumlah nilai anggaran yang diduga dikorupsi sebesar Rp1,3 miliar lebih.     

Bukan itu saja, Kepala Dinas Pehubungan Kota Dumai, Asnar SP M.Si tersebut saat menjabat sebagai Sekretaris di Dushub Kota Dumai pada tahun 2013 silam, juga pernah ketahuan melakukan penyalahgunaan uang puluhan juta rupiah dari dana retribusi terminal barang.       

Kesewenang-wenangan seorang Asnar SP M.Si itu terungkap, berdasarkan audit atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau.          

Dalam LHP, Asnar SP M.Si dijelaskan telah menggunakan uang sebesar Rp90 juta yang berasal dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana BPK dalam LHP menerangkan, terdapat penggunaan atas retribusi terminal barang dengan total sebesar Rp90 juta oleh Asnar, mantan Sekretaris Dinas Perhubungan 2013. Modus penggunaan nominal uang sebesar Rp90 juta oleh Asnar, secara pinjaman pribadinya.

Terkait kasus dugaan korupsi Asnar SP M.Si, dkk tersebut sebagaimana keterangan dalam LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Riau pada tanggal 24 Mei 2019 (27.C/LHP/XVIII.PEK/5/2019) dan LHP bernomor 153.C/LHP/XVII.PEK/06/2020 Tanggal 26 Juni 2020 tersebut, Kepala bidang (Kabid) investigasi LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, Zosa Wijaya SH, menegaskan sebaiknya Kejati Riau melalui Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) maupun Polda Riau melalui Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Subdit III harus melakukan penyidikan.    

“Alangkah baiknya jika Aspidsus di Kejati Riau dan Dirkrimsus Subdit III di Polda Riau merupakan bagian yang berwenang untuk mengusut masalah itu. Merujuk pada Pasal 184 KUHPidana. Kejati bersama Polda Riau jangan membeda- bedakan dalam menegakkan hukum. Apa lagi kegiatan yang menyalahi hukum sehingga berujung pada korupsi,” ujar Zosa Wijaya SH.

Hal yang patut dicermati Kejati Riau dan Polda Riau, sepakterjang dugaan korupsi Asnar saat bertugas dilingkup Pemko Dumai baik saat menjabat sebagai Sekretaris Dishub maupun saat menjabat sebagai Kadishub Kota Dumai sampai sekarang ini.

“Kemungkinan, masih ada kasus dugaan korupsi besar lainnya yang masih belum terungkap di Dishub Kota Dumai diluar rincian dalam LHP BPK RI yang ada itu. Sebab, Asnar SP M.Si itu sendiri menurut banyak kalangan di Kota Dumai termasuk sebagaian staf pada Dishub itu menyebutkan jika dia (Asnar-red), Kepala SKPD atau Kepala Dinas yang paling jarang masuk kantor”, katanya.

Untuk membuktikan kebenaran informasi Kadishub Kota Dumai (Asnar) pejabat paling malas dan jarang masuk kantor tersebut, awak media mencoba mendatangi kantor dinasnya, Kamis (01/04/2021). Namun menurut keterangan dari salah satu staf menyebutkan jika dia (Asnar) merupakan Kepala Dinas Perhubungan bayangan, dan susah ditemui karena jarang masuk kantor. ***(Ap)

MUSIK TERKINI

Iklan

iklan

FILM CINEMA

_