Iklan

iklan

Iklan

iklan
,

Iklan

iklan

Kompak, Polda Riau & KPK RI Mangkir Dalam Sidang Prapid, Ini Alasannya

8 Apr 2021, 20:31 WIB Last Updated 2021-04-08T13:34:37Z
HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Sidang Perdana Praperadilan yang diajukan Formasi Riau terkait penanganan perkara dugaan Korupsi SPPD Fiktif Massal DPRD Rokan Hilir Polda Riau dan Komisi Pemberantasan Korupsi kompak mangkir.


Sidang praperadilan terhadap kedua lembaga hukum itu dipimpin oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pekanbaru, Iwan Irawan, SH.

Dalam sidang praperadilan ini terlihat posisi meja hijau bagian para tergugat blong alias kosong lantaran Kapolda Riau dan Ketua KPK RI mangkir dalam menghadapi persidangan praperadilan yang diajukan oleh masyarakat melalui LSM Formasi Riau dengan register nomor 03/pid.pra/2021 PN. Pbr.

Hakim tunggal PN Pekanbaru Iwan Irawan, SH mengatakan, termohon 1 yakni Polda Riau tidak bisa hadir karena sedang menjalani isolasi akibat terpapar Covid-19.

Sedangkan termohon 2 yaitu pimpinan KPK tidak hadir dan belum ada konfirmasi., karena termohon 1 dan 2 tidak hadir, sidang ditunda dan lanjutkan pada hari Jum'at  30 April 2021 mendatang, Jelas Iwan, (Kamis (8/4/21).

Menanggapi ketidakhadirannya termohon 1 dan 2, Direktur FORMASI RIAU Dr. Muhammad Nurul Huda,SH.,MH kepada awak media mengatakan, jika pihaknya tetap konsisten dan tetap menunggu dan siap hadir pada sidang berikutnya.

"Yang jelas kami dari FORMASI Riau sebagai Pemohon Praperadilan ini akan tetap hadir pada sisidang berikutnya pada tanggal 30 April 2021 mendatang" Katanya.

Perlu diketahui 22 Maret 2021 Formasi Riau melayangkan gugatan Parperadilan ke PN Pekanbaru, gugatan itu berkaitan dengan penanganan perkara dugaan korupsi SPPD fiktif “massal” DPRD Rohil yang ditandatangani Polda Riau yang dinilai terkesan setengah hati.

Pasalnya beredar kabar jika dalam proses penyelidikan ada tersangka namun kasus ini didiamkan begitu saja oleh penyidik dan tidak diteruskan kepengadilan demi keadilan dan kepastian hukum. 

Gugatan Praperadilan ini diajukan guna menindaklanjuti laporan yang diterima Polda Riau dari BPK RI. Laporan itu terkait temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau pada tahun 2017 lalu.

Isi LHP itu terdapat dugaan penyimpangan SPPD DPRD yang digunakan oleh sejumlah anggota dewan tanpa didukung bukti dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), sehingga potensi kerugian negara mencapai miliaran rupiah.

Setelah temuan itu keluar dan mulai diselidiki oleh aparat hukum, sejumlah anggota DPRD Rohil kala itu koncarkacir dan kelabakan untuk mengembalikan dana tersebut ke kas daerah. Bahkan, ada juga anggota DPRD yang membuat surat pernyataan bermaterai yang cukup menerangkan bahwa mereka tidak pernah menerima satu senpun uang haram tersebut.

“Memang sudah ada beberapa melakukan pengembalian. Yang mengembalikan dari anggota dewan,”ungkap Dir Polda Riau sebelumnya, Gidion Arif Setiawan kala masih menjabat Direktur Reskrimsus, Kamis (29/11/2018) lalu.

Dalam keterangan Gidion saat itu, menyebutkan sudah ada puluhan orang yang dimintai keterangan, baik dari kalangan anggota Dewan maupun aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Sekretariat DPRD Rohil.

"Kita berharap kepada para tergugat bisa hadir dalam sidangan selanjutnya,"  Harap Huda. Seperti dikutip dari www.kabarriau.com. ***(Red)

Iklan

iklan