Iklan

iklan

Iklan

,

Iklan

iklan

Bahas LKPJ Gubernur Tahun 2020, Komisi V Soroti Eksistensi Pendidikan KCD

5 Apr 2021, 20:32 WIB Last Updated 2021-08-03T12:21:22Z
Harian Berantas.co.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, melalui Komisi V, menggelar rapat kerja pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Gubernur (LKPJ) 2020 dengan mitra kerja komisi.

Pada kesempatan tersebut rapat kerja pembahasan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Achmad Ru'yat.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Achmad Ruyat mengatakan, yang dibahas dalam rapat pembahasan LKPJ Gubernur Tahub 2020 adalah target realisasi yang dicapai per kegiatan oleh masing-masing Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) pada tahun 2020. Selanjutnya akan dilakukan penyempurnaan. atau evaluasi, menjadi rekomendasi dan saran di tahun berikutnya.

“Tujuan LKPJ ini harus mendapat rekomendasi dari DPRD, untuk meningkatkan perbaikan di Jabar,” kata Achmad Ru'yat.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V Abdul Hadi Wijaya mengatakan dari hasil diskusi pihaknya sudah mendapat masukan. Salah satunya terkait dengan kantor perwakilan 13 Kantor Cabang Pendidikan (KCD) milik Pemprov Jabar.

Abdul Hadi menyatakan, dari 13 KCD Pendidikan yang memiliki kantor definitif hanya ada 3 kantor.

“Kami melihat ada beberapa hal yang perlu kami rekomendasikan. Yang pertama agar KCD se-Jabar bisa langsung memiliki kantor perwakilan. Dari 13 KCD yang ada hanya 3 kantor definitif saja. Tahun ini membangun 7 kantor baru lagi,” katanya. dia berkata.

“Jadi, komisi lima akan ditegaskan bahwa pada 2022 semua KCD sudah memiliki kantor yang pasti,” imbuhnya.

Di sisi lain, Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Muhammad Jaenudin menegaskan, pihaknya akan terus mendalami segala program dan kegiatan yang terdapat di mitra kerja Komisi V.

Beberapa hal mendapat perhatian besar, salah satunya terkait refokus anggaran yang telah dilakukan Pemprov Jabar akibat pandemi Covid-19.

Apalagi, perubahan anggaran yang difokuskan kembali tidak melibatkan anggota DPRD, katanya.

Jaenudin menjelaskan, memfokuskan kembali anggaran bukan menjadi alasan program kerja tidak bisa mencapai target melainkan motivasi OPD terkait untuk bekerja lebih maksimal.

Ia pun berharap para mitra komisi akan termotivasi untuk mengejar target yang belum tercapai dalam LKPJ 2020 karena beberapa alasan, salah satunya adalah fokus ulang akibat pandemi Covid-19 Pandemi.

“Refocusing jangan dijadikan alasan untuk tidak mencapai target misalnya target 10 dan yang sudah mengejar 6 harus dikritisi lagi apakah memang dari anggaran atau mungkin ada faktor lain,” pungkasnya.(*)

MUSIK TERKINI

Iklan

iklan

FILM CINEMA

_