Bermula dari keterangan yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melalui keterangan Pers secara Virtual kepada wartawan Jumat (19/3/21). Disamping Dirinya menegaskan sampai saat ini belum ada realisasi impor beras karena masih masa panen, namun, ia berpendapat seolah mengingatkan bahwa, saat ini stok riil dari Perum Bulog hanya tersisa 500 ribu ton, dan menurutnya , idealnya perlu tambahan 1 juta ton.
"Saya tidak melihat ada perbedaan pernyataan antara Kemendag, Kementan, dan Bulog. Tapi pakemnya Bulog harus punya iron stock. Kita tidak pernah bilang kalau lebih atau kurang. Kita hanya bilang bahwa Bulog harus mempunyai iron stock 1,5 juta ton," ucapnya.
Terkait hal tersebut, DPRD Jawa Barat ahirnya kembali angkat bicara. Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menghentikan kebijakan impor beras. Hal tersebut menyusul Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Budi Waseso yang menyatakan Indonesia tak akan lagi mengimpor beras pada tahun 2021 ini.
"Ya, masa cadangan beras di dalam negeri masih ratusan ribu ton. Lantas pemerintah mau mengimpor beras lagi. Bahkan, sebaiknya Pak Jokowi segera menghentikan kebijakan impor beras," kata Rahmat di Bandung Jumat (19/3/2021).
Menurutnya, impor beras akan semakin menyulitkan ekonomi rakyat, khususnya akan berimbas kepada para petani. Diprediksi, jika pemerintah tetap menjalankan kebijakan impor beras, harga gabah dari petani akan mengalami penurunan drastis.
''upaya impor dari pemerintah tidak akan menaikan tingkat ekonomi masyarakat. Tetapi, lanjut dia, malah mematikan para petani yang berasnya dipastikan tidak bisa tersalurkan dan tidak terjual'' tegasnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan petani lokal khususnya di Jabar tidak lama lagi memasuki masa panen raya. Untuk itu kebijakan impor beras menurutnya secara langsung akan menggerus harga beras petani lokal.
"Saya yakin hasil panen para petani kita akan mampu memenuhi kebutuhan stok beras di tanah air. Ya, kita kembali ke swasembada beras lah," tegasnya.
Sementara itu, menanggapi pernyataan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, yang menegaskan tidak akan sepenuhnya ikut kebijakan pemerintah tersebut. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan sependapat dengannya (Buwas) .
‘’Ya, masa cadangan beras di dalam negeri masih ratusan ribu ton. Lantas pemerintah mau mengimpor beras lagi. Bahkan, sebaliknya Pak Jokowi segera menghentikan kebijakan impor beras," kata Rahmat.(ris)
