Iklan

iklan

Iklan

iklan
,

Iklan

iklan

DPC PBB Inhu Resmi Mendaftar Kekesbangpol

9 Mar 2021, 06:58 WIB Last Updated 2021-06-01T07:20:09Z
HARIANBERANTAS, INHU- Dewan pimpinan cabang (DPC) pemuda batak bersatu (PBB) kabupaten indragiri hulu (inhu), riau resmi mendaftarkan legalitas dan formalitasnya kebadan kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) kabupaten inhu dijalan batu canai senin (08/03/21). 


Pendaftaran legalitas ormas PBB tersebut langsung diserahkan oleh ketua DPC pemuda batak bersatu kabupaten inhu Martimbang simbolon dan langsung diterima oleh kepala kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) melalui kepala bidang politik (kabid) Ahmad syukur didampingi kepala sub seksi (kasubsi) organisasi Amir mukminim.

Ketua DPC PBB kabupaten inhu Martimbang simbolon didampingi sekretaris Ferdinand hutahaean Amd, waka Tonni hutabarat, bendahara Romauli sihombing, penasehat H. Suwardi ritonga SE dan Heber damerlius lubis SE langsung menerima surat keterangan pelaporan pendaftaran dari kebangpol inhu.

Dalam kesempatan itu, ketua DPC PBB inhu Martimbang simbolon mengatakan, tujuan terbentuknya PBB dikabupaten indragiri hulu adalah untuk membangun jiwa solidaritas, toleransi rukun dan bergotong royong terhadap suku lainnya khususnya sesama suku batak ditanah perantauan dan juga terhadap bangsa indonesia.

Lanjutnya, bahwa pancasila itu lahir dari nilai – nilai luhur yang di miliki bangsa indonesia baik dari sisi Agama, etnis, budaya, mencrystal menjadi satu kekuatan di dalam Pancasila, oleh karena itu tanggung jawab bersama agar negara Indonesia tetap bersatu pungkasnya.

Disela yang sama, penasehat DPC PBB kabupaten indragiri hulu H. Suwardi Ritonga SE mengatakan bahwa Pemuda batak bersatu adalah bhineka tunggal ika. siapapun diluar dari suku batak boleh berabung dengan organisasi ini jelasnya, apapun ras dan agama bisa bergabung dengan anggota luar biasa.

Hadirnya PBB di inhu juga untuk mendorong pemerintah berperan serta terhadap kemajuan pembangunan inhu khususnya dibidang sosial dan juga terhadap aspek kehidupan yang lain seperti seni dan budaya, sebab visi dan misi PBB adalah nilai moral yang turut nembantu pemerintah membangun segala aspek kehidupan dinegeri indragiri hulu serta memberi contoh yang baik bagi generasi generasi muda singkatnya.

Ditempat yang sama, Kepala bidang politik Ahmad syukur mengatakan bahwa Penyelenggaraan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) selama ini di atur dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam UU dimaksud (pasal 16 ayat 1,2 dan 3)  pendaftaran Ormas dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT). SKT diberikan secara berjenjang sesuai lingkupnya apakah nasional, provinsi ataupun lingkup kabupaten/kota.

Menurut Ahmad, Ormas memiliki peran penting dalam kehidupan bangsa maupun negara. Sebab Ormas sebagai penggerak dan memiliki hak politik, dengan catatan tindakan yang dilakukan dapat sesuai dengan koridor yang berlaku. 
perlunya sinergitas antara ormas terhadap pemerintah saat ini guna mempermudah pembagunan bangsa.

Kesbangpol sebagai wadah untuk mengayomi para ormas yang ada di indragiri hulu memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama dan membantu memfasilitasinya.

Pihak Kesbangpol inhu berharap ke depan gerak dari Ormas selalu dalam koridor, sebab Ormas dan Pemerintah akan menjadi mitra. "Bankesbangpol juga akan memberikan fasilitas bagi Ormas jika ingin mengadakan kegiatan, utamanya kegiatan yang memiliki dampak besar bagi pemberdayaan Ormas," tutur Ahmad. (SH)

Iklan

iklan