HARIANBERANTAS, DUMAI- Senin (22/03/2021) kemaren, perusahaan PT. Energi Unggul Persada digeruduk ratusan massa yang mengatasnamakan Aliansi Perjuangan Hak Rakyat (APHR).
Aksi damai ratusan massa tersebut, berakibat dugaan peristiwa penyerobotan lahan milik ahli waris Zailani Bin H.Abdul Aziz yang diduga dilakukan PT. EUP. Pantauan dilapangan, aksi dijaga ketat oleh aparat Kepolisian, TNI dan Security PT. EUP di bagian pintu masuk perusahaan.
Aksi demo ratusan massa berlangsung lebih kurang 3 jam dan damai. Ditengah orasi massa sempat ribut mulut akan menggembok pintu pagar PT. EUP akibat pihak Management PT. EUP tidak mau menemui massa.
Namun, aksi penggembokan tidak terjadi dikarenakan pihak Management PT. EUP hendak menemui ratusan massa. Kemudian orasi massa menolak jika hanya perwakilan massa yang masuk kekantor perusahaan guna berdiskusi kepada pihak Management. Massa ingin pihak Management PT.EUP yang menemui mereka.
Alhasil diskusi alot antar perwakilan Management pun dipenuhi oleh pihak Management PT.EUP. Berselang kemudian, tampak wajah Manager PT. EUP yang disebut Hendra dikawal oleh aparat kepolisian dan TNI serta Security menghampiri ratusan massa dengan jarak 20 meter dari kerumunan massa dan terhalang oleh palang besi pintu masuk PT.EUP.
Dalam penyampaian Hendra, pihaknya membantah jika menguasai dan membeli lahan perkuburan (Tanah Wakaf). Dan pihaknya akan memagari areal tanah wakaf tersebut dibuat dengan bagus, agar ahli waris almarhum bisa berziarah.
Dari pantauan dilapangan, perdebatan antara Hendra dengan ahli waris Zailani Bin H. Abdul Aziz terjadi. Dimana dia (Hendra) di hadapan massa mengatakan, persoalan dugaan penyerobotan lahan milik ahli waris tersebut selesaikan saja ke jalur hukum.
Setelah mendengar penyampaian Hendra tersebut, situasi massa mulai memanas. Sebab jika persoalan lahan milik ahli waris di selesaikan ke jalur hukum, maka massa meminta PT. EUP ditutup sementara, dengan alasan persoalan tersebut masih berstatus QUO. Jika persoalan ini sudah diputuskan pengadilan, barulah dibuka kembali.
Saat massa melakukan orasi, keteganganpun terjadi kembali saat munculnya sosok Bujang Anggota DPRD Kota Dumai. Yang mana Bujang saat memberikan penjelasan dan ingin menengahi masalah, namun celetukan Bujang dianggap menyinggung massa.
Dia (Bujang-red), mengatakan, orasi silahkan saja. Yang punya hak suara itu pak Jailani dan ahli warisnya. "Jangan banyak jadi tukang kompor dari pada tukang air, jika tidak tahu pokok permasalahannya jangan jadi tukang kompor,” ucap Bujang.
Akibat celetukannya Bujang Anggota DPRD (wakil rakyat) itu langsung ditanggapi Ketua APHR Edi Zulfan dengan mempertanyakan kehadiran Bujang Anggota DPRD yang terhormat berkapasitas sebagai apa.
"Memang Bujang adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dumai, namun bahasa yang dilontarkannya adalah bahasa yang tidak berpihak kepada masyarakat," ungkap Edi Zulfan kepada awak media.
"Perlu kami sampaikan kepada Dewan yang terhormat tersebut, bahwa status Quo adalah yang mutlak, karena PT.EUP diduga sudah menyalahi dokumen. Kita punya bukti dan fakta berdasarkan surat yang mereka miliki," imbuhnya.
Menurut Edi Zulfan didampingi Ketua Komite Pengawas Aset (KPA) Dumai Ahmad Maritulius mengatakan, celetukan Ujang Anggota DPRD Dumai tersebut membuat kemarahan peserta aksi demo.
"Seolah-olah kita tidak mengetahui pokok permasalahan perusahan PT.EUP tersebut. Dan kami menilai Ujang ini terkesan mau jadi pahlawan kesiangan PT. EUP," cetus Edi Zulfan Ketua APHR.
"Jadilah wakil rakyat yang bijak. Berdasarkan keputusan Aliansi Perjuangan Hak Rakyat (APHR) kita meminta Anggota Dewan tersebut mundur dari Anggota Dewan nya." tegas Edi Zulfan lagi.
Edi Zulfan kepada media, akan melaporkan Ujang ke dewan kehormatan DPRD Kota Dumai, karena kita anggap perkataannya bukanlah perkataan seorang anggota DPRD.
Pantauan media, seorang pemuda Tedi Candra melepaskan kata amarah kepada Ujang Anggota DPRD Dumai menyampaikan, "Kalian digaji dengan uang rakyat." tegas Tedi. ***(rz)
