HARIANBERANTAS.CO.ID,BANDUNG--Anggota Komisi V DPRD Jabar Iwan Suryawan mengungkapkan, pihaknya tengah memberikan perhatian terhadap standarisasi produk-produk bambu di Jawa Barat. Bambu merupakan salah satu Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang memiliki perspektif nilai ekonomi, konservasi dan budaya. Selain itu bambu juga dikategorikan sebagai bahan yang bisa digunakan sebagai pengganti kayu.
Saat ini pihaknya menunggu,
keputusan Pemerintah Pusat tentang revisi undang-undang Pariwisata dan
Kebudayaan. Sehingga regulasi dalam pembentukan Raperda yang berkaitan dengan
sektor pariwisata dan kebudayaan di Jawa Barat bisa segera terealisasi.
Dinilai memiliki potensi yang
besar dari bambu, pemerintah tengah fokus mengembangkan strategi nasional
industri bambu rakyat diantaranya dengan pembangunan 1.000 desa bambu.
“Dinas Pariwisata Jabar sudah
membuat grand design untuk pengembangan dan pelestarian produk bambu. Salah
satu hal yang perlu dilakukan adalah kita akan mencoba membantu, karena Perda
ini sangat dibutuhkan oleh kelembagaan-kelembagaan serta para penggiat seni dan
kebudayaan" ucap Iwan di sela kunker
Komisi V di Obyek Wisata Puri Bambu,di Kabupaten Bandung dalam siaran pers yang
diterima Republika Selasa (2/2). Lebih lanjut Iwan berharap, melalui upaya
standarisasi produk bambu tersebut dapat mendorong pelestarian nilai-nilai seni
dan kebudayaan Jawa Barat.(*)
