DPRD Jabar Teruskan Aspirasi Buruh dan Mahasiswa Tolak UU Omnibuslaw

HARIANBERANTAS, BANDUNG – Setelah berturut turut selama tiga hari gedung DPRD Provinsi Jawa Barat menjadi sasaran dari berbagai elemen buruh dan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi penolakan terhadap pengesahan UU Omnibus law  atau UU Cipta Kerja. Akhirnya DPRD Provinsi Jawa Barat menerima aspirasi buruh tersebut.

Pada pertemuan itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Achmad Ru'yat menyatakan,  pihaknya akan menyampaikan surat kepada Presiden Republik Indonesia dan Ketua DPR RI terkait aspirasi yang disampaikan secara bergelombang, oleh serikat buruh dan mahasiswa terkait penolakan atas ditetapkannya undang undang Cipta Kerja.

"Lembaga DPRD sebagai suatu representasi penyampaian aspirasi publik perlu merespon, dari aspirasi-aspirasi yang disampaikan banyak kekuatan yang menyatakan menolak karena beberapa hal" ucap Achmad Ru'yat kepada wartawan di Gedung DPRD Jabar, Kamis (8/10/2020).

Ia menambahkan, DPRD sebagai wakil rakyat secara kelembagaan akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Presiden Republik Indonesia dan DPR RI.

"Kami sudah membuat suratnya dan sudah kami tandatangani"ungkapnya .

Lebih lanjut Ia menjelaskan, pihaknya meminta kepada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat untuk segera menyampaikan surat tersebut kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI.

"Karena kewenangan sepenuhnya ada di Pemerintah Pusat karena UU Omnibus Law Cipta Kerja merupakan kesepakatan politik DPR RI bersama Pemerintah Pusat" katanya.

"Mudah-mudahan aspirasi yang disampaikan secara bergelombang menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Pusat baik di DPR RI maupun di bapak Presiden untuk dilakukan pendalaman dan pengkajian lebih lanjut" ucapnya.(rp)***