Bandung
, Harian Berantas Angka kasus
virus corona (Covid-19) di Jawa Barat masih tinggi dan terus mengalami kenaikan. Hal
ini mendapat perhatian khusus dari Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD
Jawa
Barat, Asep Wahyuwijaya menyoroti rencana penerapan kenormalan baru (new
normal) sebagai pengganti pembatasan sosial berskala besar
(PSBB).
Menurutnya, penerapan PSBB
lebih menunjukkan kehadiran pemerintah dengan cara melakukan kerja preventif untuk masyarakat agar
terhindar dari pandemi
virus corona COVID-19. AW menyebutkan bahwa perpanjangan PSBB
akan menunjukkan sesungguhnya keadaan nyata pandemi
COVID-19.
"Saya dukung sepenuhnya kebijakan perpanjangan PSBB
daripada tiba-tiba memberlakukan kebijakan kondisi new
normal yang tidak jelas,"
ujar pria yang
akrab disapa AW.
Meski kurva kasus
Covid-19 belum menunjukan tren menurun, Dirinya menyarankan waktu pemberlakuannya disamakan dengan daerah-daerah lain
se-Jabar.
Anggota Komisi V
DPRD Jawa
Barat itu menilai bahwa new
normal merupakan bentuk pemaksaan diam-diam pemerintah terhadap warga lantaran tak mampu menangani seutuhnya pandemi
COVID-19.
"Pernyataan Pak Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto yang
mengatakan bahwa fase new
normal akan dihentikan jika terjadi wabah gelombang kedua. Saya kira secara implisit bisa dinilai sebagai penegasan atas kondisi coba-coba ini,"
ujar AW.
Ia mengaku masih bertanya-tanya terhadap ketersediaan perangkat kesehatan yang
mempuni ketika pemerintah memilih langkah new
normal yang perlahan kembali membuka fasilitas umum seperti pasar, sekolah, pesantren dan
lain-lain.
"Apakah memang akan ada perlengkapan kesehatan yang
mumpuni telah disiapkan pemerintah untuk menghadapi fase ini? Belum terlihat juga
kan? Kenapa? Ya, karena new
normal itu sendiri kan terjemahan dari pemerintah yang
bisa jadi sudah
hands-up," tuturnya.
Meski begitu, ia berharap pandemi
COVID-19 segera berlalu, dan semua akan terhindar dari
virus tersebut ketika masyarakat kembali diperbolehkan berkegiatan dengan kesadaran serta kebiasaan barunya menerapkan protokol kesehatan antisipasi
COVID-19.(hs)***
