HARIAN BERANTAS, BANDUNG – DPRD Jawa
Barat memberikan perhatian khusus terhadap Laporan Keterangan Pertanggunjawaban
(LKPJ) Gubernur Jabar Ridwan Kamil, terutama soal Indeks
Pembangunan Pemuda yang
akan menjadi catatan pada 2020
pelaksanannya nanti. Kemudian bidang Pendidikan sempat mencuat SPP
gratis SMA Negeri dan SMK Negeri.
“Pada 2020
diperhitungkan agar
tidak ada kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta,” ucap Wakil Ketua Pansus III
DPRD Provinsi Jawa
Barat, Sidqon Djampi.
Masalah pendidikan masih banyak yang
harus dibenahi terutama sektor kebijakan SMK Negeri dan Swasta terlebih saat menghadapi pendemi
Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Selain itu, berkaitan dengan bidang kesehatan yakni pelayanan kesehatan.
"Lalu dalam pemaparan bukan hanya mengeluhkan masalah anggaran tetapi lebih konkrit kebutuhan untuk pelayanan di bidang kesehatan agar
lebih
optimal," ungkapnya.
Sidqon Djampi menyebutkan yang
menjadi catatan bagi penyusun adalah bahwa legislatif dan eksekutif terikat oleh sumpah jabatan. Sehingga pelaporannya pun harus dilaksanakan dengan baik dan benar serta objektivitas harus selalu diterapkan.
“ASN dan dewan harus bersinergi untuk mempertanggungjawabkan terhadap masyarakat Jawa
Barat, jangan sampai diibaratkan jeruk makan jeruk,” ujar Sidqon di
UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Provinsi
Daerah Jawa
Barat, Jalan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Rabu
(6/5/2020).
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus lainnya, Yod Mintaraga pada bidang kesehatan yang
tidak kalah penting tindak lanjut dari keberadaan Puskesmas 24
jam yang hingga kini belum pasti perkembangannya.
Padahal,
program ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan hak kesehatan yang
layak. Di bidang pendidikan, infrastuktur penunjang pendidikan nyaris tidak ada realisasinya.
"Seperti pembangunan ruang kelas baru yang
ditargetkan hingga 6000
kelas pertahunnya. Dan
untuk pembangunan kobong menargetkan 3000
pertahunnya,” ujar Yod Mintaraga. (Nh) ***
