DPRD Jabar Dorong Sosialisasi Masif Selama PSBB

HARIAN BERANTAS, BANDUNG – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hj. Nia Purnakania, S.H., M.Kn., menilai pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Tingkat Provinsi Jawa Barat merupakan langkah yang tepat dalam upaya mempercepat penanganan Covid-19 di Jawa Barat.

Anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengatakan PSBB yang akan dilaksanakan serentak di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat selama 14 hari mulai Rabu, 6 Mei 2020, tersebut akan kian menurunkan angka pertambahan kasus positif Covid-19 di Jawa Barat.

"PSBB adalah upaya memutus rantai penularan Covid-19. Tren penyebaran di Jabar terus menurun, walaupun baru diberlakukan di 10 kabupaten dan kota di Jabar. Dengan PSBB satu provinsi ini, akan terus menurunkan angka penyebarannya, asalkan semua disiplin," kata anggota dewan dari dapil Kabupaten Bandung ini, Senin (4/5/2020).

Nia pun memberikan catatan, PSBB ini baru akan berhasil jika semua pihak dari mulai pemerintah sampai masyarakatnya kompak menjalankan peraturan selama PSBB. Hal yang tidak boleh dianggap remeh, katanya, adalah sosialisasi mengenai PSBB kepada masyarakat.

"Sosialisasi harus masif sampai ke tingkat RT dan RW. Harus disampaikan mengenai bahaya Covid-19, pentingnya peran masyarakat dalam menangani wabah ini, juga keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam PSBB di daerah ini," tuturnya.

Sosialisasi, katanya, sangat dibutuhkan supaya tidak muncul kepanikan di tengah masyarakat. Masyarakat pun harus mendapat pemahaman yang menyeluruh sehingga bisa tertib menjalankan berbagai peraturan selama PSBB. Hal ini akan berujung pada kesuksesan penyelenggaraan PSBB itu sendiri.

Di sisi lain, kata perempuan kelahiran 25 Februari 1982 ini, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus melakukan persiapan matang untuk mengatasi dampak selama PSBB ini. Hal yang paling penting, katanya, penjaminan keamanan selama PSBB dari jajaran aparat penegak hukum.

"Keamanan harus ditingkatkan. Karena sekarang baru 10 kabupaten dan kota yang PSBB, nanti serentak 27 kabupaten kota. Ini harus dipersiapkan matang dari level atas sampai yang terbawahnya," kata Nia.

Warga Pamagersari, Kelurahan Majalaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, ini pun mengatakan pemerintah harus menjamin kesediaan pangan di pasaran selama PSBB.

Nia mengatakan juga tentunya yang harus diperhatikan adalah penyaluran bantuan jaring pengaman sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19 yang harus terus disempurnakan pendataan dan distribusinya. Jangan sampai, katanya, ada yang distribusinya salah sasaran atau bahkan tumpang tindih.

"Sejalan dengan PSBB, pengetesan warga yang berpotensi terkena Covid-19 juga harus terus digencarkan. Supaya lebih jelas pemetaan penyebarannya dan lebih terkendali. Sehingga target kalau bulan depan kita bisa beraktivitas normal karena Covid-19 ini selesai, bisa tercapai," katanya.

Nia pun mengevaluasi pelaksanaan PSBB di Bandung Raya, terutama di Kabupaten Bandung, yang lebih dulu dilaksanakan. Nia mengatakan perlu sosialisasi yang lebih gencar kepada masyarakat sehingga bisa lebih patuh menjalani PSBB .(H.S) ***