HARIAN BERANTAS, BANDUNG – DPRD Jawa
Barat mengapresiasi langkah Gubernur Jabar, Ridwan Kamil yang
memutuskan lebih awal menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak pandemi
COVID-19.
Menurut Wakil Ketua DPRD
Jabar Oleh Soleh, gerak cepat Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil untuk menyalurkan bansos yang
dananya berasal dari APBD
Jabar itu patut diapresiasi.
Bahkan, dia menilai, Pemprov Jabar terbilang responsif dalam melakukan sejumlah upaya penanggulangan
COVID-19, termasuk dampak sosial ekonomi dengan menyalurkan bansos dan menyiapkan anggaran hingga Rp4 triliun.
"Kang Emil cukup responsif dengan berbagai inovasi dan kolaborasi,"
kata Oleh, Jumat
(1/5/2020).
Menurutnya, persoalan penanganan
COVID-19 merupakan persoalan
global. Diakuinya, langkah responsif Ridwan Kamil tak akan sempurna karena harus mengoordinasikan peran antarkabuapten/kota hingga provinsi.
"Responsnya sudah betul, segi bantuan sudah oke,"
ujar dia.
Meski mengapresiasi gerak cepat Pemprov Jabar dalam penyaluran bansos, namun Oleh tetap menekankan pentingnya perbaikan dan validasi data
menerima bansos sebagai pekerjaan rumah bersama, baik Pemprov Jabar maupun pemerintah kabupaten/kota.
"Ada beberapa hal yang
harus kita luruskan dan meluruskan data
ini harus dikerjakan sama-sama dan kepedulian bersama,"
kata legislator dari Fraksi PKB ini.
Oleh pun mengapresiasi inisiatif Ridwan Kamil yang
mengagas Gerakan Nasi Bungkus selain bansos provinsi sebagai bagian dari 9 pintu bansos yang
disiapkan bagi masyarakat terdampak
COVID-19.
Dia menyebut, gerakan tersebut sebagai wujud gotong royong yang
perlu terus digaungkan.
"Saya apresiasi yang
dilakukan Gubernur dengan semangat gotong royongnya itu,"
ujar dia.
Sementara itu, Anggota Fraksi PKS
DPRD Jabar
Abdul Hadi Wijaya pun tak mempersoalkan kecepatan penyaluran bansos oleh Pemprov Jabar. Hal
itu pun menurutnya bukan menjadi penyebab persoalan bansos belakangan menjadi gaduh. Sebab, letak persoalan sebenarnya adalah data
penerima bansos.
"Data yang sepotong-sepotong itu mengakibatkan tidak nyambungnya kondisi di lapangan dengan (masyarakat)
yang diberi harapan"
tutur
Abdul Hadi.
Dia mengungkapkan, Pemprov Jabar melangkah terlalu cepat untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat terdampak, sementar ada sejumlah pintu bantuan, terutama dari pusat yang
belum turun.
Kondisi inilah yang
membuat banyak pihak menilai penyaluran bansos oleh Pemprov Jabar terlalu cepat, meski niatnya sudah baik.
"Jadi, Pak
Gubernur kecepetan (menyalurkan bansos), akhirnya jadi ramai,
viral," ungkap dia.
Sebelumnya, lembaga riset
Repro Indonesia juga merekam langkah responsif Pemprov Jabar dalam penanganan
COVID-19 melalui kajian survei yang
melibatkan
1.000 responden.
Repro Indonesia menggelar survei mengenai persepsi publik terkait penanganan wabah
COVID-19 di empat provinsi, yakni DKI
Jakarta, Jawa
Barat, Jawa
Tengah, dan Jawa Timur yang
kini menjadi episentrum penyebaran
COVID-19.
Diretur Eksekutif
Repro Indonesia Vici Sofianna Putera memaparkan, berdasarkan temuan hasil survei, masyarakat memperlihatkan persepsi yang
baik terhadap upaya pemerintah provinsi dalam menangani
COVID-19, terutama Pemprov Jabar yang
dinilai
paling baik dengan persentase sebesar 51%,
disusul oleh Pemprov DKI
Jakarta 47%, Jateng 44%,
dan Jatim 40%.
Menurut Vici, kondisi tersebut, salah satunya didukung oleh proposi
budget yang digelontorkan oleh Pemprov Jabar yang
nilainya jauh lebih besar dibandingkan DKI
Jakarta, Jateng, dan Jatim. Diketahui, Pemprov Jabar menggelontorkan anggaran
COVID-19 hingga
total Rp16 triliun.(H.S) ***
