HARIAN BERANTAS, BANDUNG – Berkaitan dengan beberapa persoalan yang
terjadi dilapangan pasca distribusi bantuan sosial ditengah pandemi Covid 19 menjadi perhatian DPRD
Jabar.
Hal itu terungkap setelah Anggota DPRD
Jabar, Edi
Rusyandi menyebut, perencanaan Pemprov Jabar dalam penanganan
Covid-19 buruk.
Menurut Edi,
hal itu menimbulkan berbagai masalah di lapangan. Ada
beberapa masalah yang
terjadi mengenai penanganan
Covid-19 oleh Pemprov Jabar terutama bantuan pangan.
"Di beberapa daerah terjadi penolakan bantuan Pemprov Jabar. Itu menunjukan kalau ada masalah dan gejolak di bawah. Ada
juga informasi mengenai bantuan busuk,"
tutur
Edi, kepada watawan
(10/5/2020).
Selain itu Edi menilai semua masalah yang
terjadi, diindikasikan oleh perencanaan pemprov jabar yang
buruk. Dia menyontohkan,
data penerima manfaat belum beres, namun Pemprov Jabar telah melakukan
proses belanja.
"Harusnya sebelum belanja itu menghitung kebutuhan dulu. Siapa yang
akan diberi bantuan, jumlahnya berapa juga harus jelas. Ini mah,
data belum ada, tapi sudah belanja,"
katanya.
Edi Juga menyoroti sistem pengadaan barang yang dilakukan melalui sistem penunjukan langsung atau tanpa adanya lelang, lantaran menurut nya akan berpotensi terjadi adanya masalah, seperti informasi mengenai adanya telur busuk di Kabupaten Garut.
"Tidak ada
quality control. Kalau infromasinya benar ada telur dari bantuan Pemprov Jabar yang
busuk, kan mubazir. Siapa yang
akan tanggung jawab?"
ujarnya.
Selain itu,
kata Edi, terdapat juga penerima manfaat bantuan Pemprov Jabar yang
tidak tepat. Dia menyontohkan, banyak kasus di
Bandung Barat adanya ASN, bahkan anggota DPRD
yang mendapat bantuan pangan dari Pemprov Jabar.
"Data yang digunakan itu mungkin data
beberapa tahun lalu.
Orang yang meninggal masih dapat,
ASN, bahkan anggota
DPRD," ujarnya.
"Data yang diajukan oleh desa malah tidak muncul. Jadi kemungkinan tidak menggunakan data
ajuan desa, tapi menggunakan data
DTKS yang tidak
update," imbuhnya. Dengan melihat kasus yang
terjadi, Edi
menilai jika Pemprov Jabar tidak serius dalam menangani
Covid-19. (Nh) ***
