HARIAN BERANTAS, BANDUNG – Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa
Barat menggelar rapat konsultasi pimpinan tentang kebijakan penanganan kesehatan dan
social safetynet akibat
Covid-19 dengan unsur Pemerintahan Provinsi Jawa
Barat di ruang Rapat Paripurna DPRD
Jabar, Jalan Diponegoro,
Kota Bandung, belum lama ini.
Wakil Ketua DPRD
Provinsi Jawa
Barat, Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, pembahasan dengan Pemprov Jabar pada pekan lalu baru konsep besar tentang penganggarannya.(
Pada Rapat Pimpinan dan Ketua AKD serta Ketua masing-masing fraksi membahas secara teknis bagaimana perencanaan anggaran dalam pelaksanaan Inpres Nomor 4 Tahun 2020
mengenai
refocusing anggaran. Pasalnya, sebanyak 1,6 juta warga Jabar yang
terdampak
Covid-19 perlu diperhatikan.
“Komitmen DPRD
agar terlibat bersama pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat mendapatkan bantuan tepat sasaran.
Yang disepakati minggu lalu bantuan tunai sebesar
Rp150 ribu, bantuan pangan non tunai sebesar
Rp350 ribu,” ujar Ineu dilansir dari laman resmi DPRD
Provinsi Jabar, Senin
(4/5/2020).
Selain bantuan tunai,
kata Ineu, ada masukan dari tim gugus tugas agar
memerhatikan kebutuhan dari masyarakat karena faktor
social distancing. Bagaimana nanti teknisnya menyalurkan bantuan tersebut.
Legislatif berharap, masyarakat terdampak dapat merasakan langsung bantuan tersebut. Lalu bagaimana membangkitkan masyarakat pascapandemi
Covid-19 dengan anggaran sebesar Rp13
triliun dari pemerintah daerah.
“Misalnya padat karya, kemudian kegiatan yang
membangkitkan UMKM
yang terdampak
Covid-19,”ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut DPRD
Provinsi bersama
stakeholder terkait melakukan pembahasan teknis pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020
Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Red)***