HARIAN BERANTAS, BANDUNG – Ketua Komisi IV
DPRD Jawa
Barat, Imam Budi Hartono menilai Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) di Jawa
Barat tak efektif karena ada beberapa faktor. Misalnya, masih banyak warga belum memahami ketentuan-ketentuan dalam aturan PSBB
serta manfaatnya.
Imam Budi Hartono mengatakan, saat ini pemerintah hanya terfokus pada dua sisi penyelesaian, yaitu masalah kesehatan dan masalah sosial. “Masyarakat juga pikirannya tidak fokus terhadap masalah
PSBB, kebanyakan fokus permasalahan sosial ekonomi karena sudah tak berpenghasilan lagi
alias sudah tak punya uang lagi,” katanya di Depok, Selasa
(12/5/2020)
Dia berpendapat, pemerintah belum mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sehingga banyak yang
masih keluar rumah untuk bekerja. Soal bantuan sosial,
kata dia, baik dari pusat maupun dari provinsi terbentur oleh masalah data
maupun masalah keuangan.
“Wabah
COVID-19 ini memperlihatkan data
penduduk yang
carut marut. Persoalan seakan tak habisnya dikelola secara baik. Mulai dari data
pemilih dalam pemilu, sampai kini ketidak beresan terjadi. Warga yang
ingin mendapat bantuan sangat banyak tapi kenapa yang
dapat
orang yang sudah wafat bahkan tak ditemukan alamat penerima bantuan,” tukasnya.
Politikus Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) itu berpendapat pelaksanaan yang
tidak serentak juga menjadi penyebab PSBB
tidak efektif. Dia menuturkan, wilayah Bodebek melaksanakan PSBB
pada pertengahan
April lalu, sedangkan
Bandung Raya akhir
April lalu. Sekarang akan dilaksanakan seluruh Jawa
Barat.
“Masyarakat semakin lelah dengan semakin tak jelas nya waktu
PSBB. Faktor kepemimpinan yang
tak tegas membuat peraturan yang
berujung ketidak berhasilan sebuah
program. Kita satu Bangsa, kita satu negara
minimal satu provinsi, mengapa harus bergantian PSBB
nya sementara mobilitas penduduk sangat tinggi untuk bepergian se wilayah Jawa
Barat dan
Jakarta,” ungkapnya.
Pihaknya juga mengevaluasi pemeriksaan di sejumlah cek poin. Sejumlah persoalan yang
terjadi di cek poin antara lain
masih banyak warga yang
tak menggunakan
masker, aturan untuk penumpang baik
motor dan mobil yang
tak sesuai aturan PSBB
terutama angkutan umum. Kemudian soal tradisi mudik pun membuat banyak warga melanggar
PSBB.
“Ramadhan dan Lebaran sebagai tradisi mudik di
Indonesia membuat warga tak tahan untuk tidak berkumpul dengan keluarga. Berbagai cara dilakukan warga untuk bisa pulang kampung. Apalagi sekarang dilonggarkan oleh pemerintah pusat untuk mudik. Semakin tak jelas ini aturan dan akan membahayakan penyebaran
virus corona,” tambahnya.
Dia melihat, wilayah perbatasan Jawa
Barat dengan
Jakarta lalu lalang warga menggunakan kendaraan secara bebas. Jabar dan DKI
Jakarta meminta agar
comuter line
tak beroperasi karena terjadi penumpukan
orang dalam gerbong kereta tak bisa dihindari. “Tetapi pusat dan pihak comuter line
tetap dan terus beroperasi,” tukasnya.
Dari data yang ada kata
dia, sampai saat ini jumlah PDP,
ODP tak juga melandai dan korban meninggal bertambah. Ketidaktegasan pemimpin membuat semua yang
dilaksanakan tak efektif.
“Kita berharap dan berdoa semoga
Allah Yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang memberikan ampunan kita semua dan
COVID-19 ini segera hilang dari bumi ini,” pungkasnya. Nh) ***
