
Dalam FGD tersebut diulas berbagai sektor ekonomi yang
terdampak akibat mewabahnya
virus corona, yang disampikan langsung oleh para kepala Dinas, mulai dari Dinas Budaya dan Pariwisata, Dinas perikanan dan kelautan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian,
Wilayah Kelautan
Daerah, Konservasi Alam, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Tanaman Pangan Dinas Peternakan, Dinas
Perkebunan dan Kehutanan, dan Dinas Koperasi dan usaha kecil menengah.
Menurut Ketua Komisi II
DPRD Provinsi Jawa
Barat, Rahmat Hidayat Djati pada keterangan persnya Jumat
(17/4/2020) menyebut, kegiatan ini dilaksanakan untuk menginventarisasi dan melakukan langkah-langkah nyata berkenan dengan dampak ekonomi akibat
Covid-19.
Seperti sektor perhotelan dan Destinasi Wisata banyak yang
terpaksa ditutup. Berdasarkan data
dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa
Barat, ada sekitar
1.200 hotel yang harus tutup.
"Akibatnya sekitar 33 ribu tenaga kerja pariwisata terpaksa harus dirumahkan,"
kata Rahmat,
Selain itu kata
Rahmat, disektor lainya juga mengalami penurun permintaan seperti holtikultura, perikanan, peternakan, pertanian, mesikpun pasokan pangan di Jawa barat hingga saat ini tidak ada masalah hanya ada keterlambatan pasar.
Rahmat meminta, untuk menangani dampak ekonomi tersebut, akselerasi menjadi sangat penting selain soal penaganan
emergency kesehatan namun juga harus ada juga penanganan
emergency ekonomi."Kami sangat apresiatif atas emergency kesehatan Pemprov Jabar,namun harus ada juga yang fokus untuk penangan emergency ekonomi, dalam rangka penguatan pasar domestik,refokusing dan realokasi, dengan demikian Program Gugus tugas harus mampu mengerakan sektor ekonomi. "Bagus tadi masukan ada gugus tugas yang khusus menangani dampak ekonomi, karena dampak ekonomi ini harus segera diantisipasi," ucapnya.(hs)***