Harian Berantas, Bandung - DPRD Jabar berjanji akan melakukan pengawasan soal bantuan yang
akan disalurkan Pemprov Jabar kepada warga terdampak
Covid-19. teritama berkaitan dengan verifikasi data
yang valid agar bantuan bisa tepat sasaran kepada penerimanya.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV
DPRD Jabar,
Daddy Rohanady, Rabu
(15/4/2020).
Menurutnya, upaya percepatan penanganan
Covid-19 tersebut melibatkan dibanyak sektor dalam tatanan pemerintahan daerah. Tidak terkecuali realokasi anggaran yang
wacananya akan ada pemotongan gaji para ASN
di lingkungan Pemerintah Provinsi Jabar.
“Intinya, dalam upaya penanganan
Covid-19 ini, berapa anggaran yang
dibutuhkan? Pergeseran anggaran yang
mencapai Rp 18 triliun ini dari mana saja (sumbernya) harus jelas, termasuk si penerima juga harus jelas agar
tepat sasaran, itu yang
kami awasi dan amati,” tegas
Daddy ,
Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD
Jabar ini menyebut, soal penganggaran ini harus disosialisasikan dengan baik dan terperinci. Sehingga informasi tentang rencana pemerintah tersampaikan dengan baik kepada masyarakat di kabupaten/kota di Jabar.
Harus terkoordinasikan dengan baik antara provinsi dengan kabupaten/kota terkait penanganan Covid 19 ini. Jangan sampai yang
berhak justru tak dapat jatah bantuan,” katanya.
Dirinya khawatir masyarakat yang
menerima bantuan sosial di kalangan
RT/RW tidak merata. lantaran menurutnya masih adanya terdapat temuan bahwa kuota penerima tidak dibatasi.
“Justru yang
saya takutkan itu tidak merata sehingga menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat. Kalau sampai data
tambahan terakhir sebagai tindak lanjut atas surat Pak Sekda untuk menyisir ulang
data, kemudian di lapangan pada saat teknis pembagian bansos malah tidak kebagian, banyak yang
memprediksi akan jadi masalah,” katanya.
Selain itu, Daddy berujar, tidak mungkin lagi hanya menggunakan DTKS
(data terpadu kesejahteraan sosial)
yang ada. Sebab, masih banyak masyarakat yang
semula masuk PKH,
sekarang tidak lagi. “Ada yang memang layak dicoret, tapi ada pula yang layak masuk malah tidak masuk. Masalahnya, Jabar pernah mengalami juga pengurangan jumlah dari tahun sebelumnya,”ucapnya.(rp)***
