Bandung, Harian Berantas - Komisi I
DPRD Provinsi Jawa
Barat mendorong
program Mobil Aspirasi Kampung Juara (Maskara).
Program yang diluncurkan Gubernur Jawa
Barat, Ridwan Kamil itu mendapatkan respon positif dari Asosiasi Perangkat Desa Seliruh
Indonesia (Apdesi) wilayah Jawa
Barat.
Ketua Komisi I
DPRD Provinsi Jawa
Barat, Bedi Budiman mengatakan, banyak isu lama
yang kembali mencuat. Di antaranya masalah sengketa lahan Gunung Sembung dan pengadaan Maskara. OPD
terkait sudah menjelasan terkait mobil Maskara.
“Terutama dari Apdesi ini yang
merasakan manfaatnya langsung agar
terus berkesinambungan,” ujar Bedi di
DPRD Provinsi Jawa
Barat, Jalan Diponegoro no.
27, Kota Bandung, Senin (6/1/2020).
Dia menambahkan, bidang aset berkaitan dengan sengketa lahan di wilayah Gunung Sembung, Kabupaten Purwakarta saat ini sedang berjalan diranah hukum. Komisi tidak bisa mengintervensi jika sudah dalam hukum.
“Setelah mendapatkan penjelasan kedudukannya, pihak komisi sepenuhnya menyerahkan kepada aparat hukum,” katanya.
Sedangkan, lanjut politisi dari PDI Perjuangan itu, masalah Tim Akselerasi
Pembangunan (TAP) secara norma tidak ada pelanggaran tetapi soal
(manners) atau pelanggaran prilaku. Selain itu, OPD
juga membantah bahwa Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa
Barat telah menganggarkan untuk pembelian unit
helikopter.
“OPD sudah menjelaskan dan tidak ada dalam perencanaan anggaran untuk pembelian helikopter tidak ada pembelian,” ungkapnya.
Di singgung penggunaan hak interpelasi, Komisi I menjelaskan itu tergantung dari masing-masing fraksi sebagai kepanjangan partai. Partai memiliki hak preogratif untuk menggunakan hak tersebut.
“Itu tergantung juga dari dinamika politik di Jabar dan masing-masing partai,” tandasnya. (Nh)***
