Bandung,
Harian Berantas - Komisi II
DPRD Jawa
Barat menyesalkan lambatnya penanganan lahan kritis di Jawa
Barat oleh Pemerintah Provinsi Jawa
Barat.
Menurut ketua komisi Ketua Komisi II
DPRD Jawa
Barat, Rahmat Hidayat Djati melalui siaran persnya, Sabtu (30/11/19),
dari data
yang diperoleh, hingga saat ini, sekitar
700.000 hektare lahan di wilayah Jawa
Barat masuk kategori sangat kritis, dan
250.000 hektar masuk kategori kritis.
"Kami akan terus mendorong eksekutif untuk melakukan langkah-langkah nyata,"
kata Rahmat.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB) ini mengatakan, Komisi II bersama Dinas Kehutanan akan bersinergi dalam aksi penanganan kondisi lahan kritis di Jawa
Barat.
Selain itu,
DPRD Jawa
Barat juga berharap ada keterlibatan elemen masyarakat termasuk kaum muda milenial dalam penanganan lahan kritis.
"Kami akan terus mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat termasuk pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan agar memprioritaskan penanganan lahan kritis demi keberlangsungan pembangunan yang berkeseimbangan ke depan," tutur dia.
"Kami akan terus mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat termasuk pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan agar memprioritaskan penanganan lahan kritis demi keberlangsungan pembangunan yang berkeseimbangan ke depan," tutur dia.
(hs)***