Komisi III Akan Revisi Tarif Air Permukaan Tanah

Bandung ,  Harian Berantas - Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat berencana, akan melakukan revisi terkait tarif penggunaan air tanah permukaan. Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Harris Bobihoe disela kunjungan kerja komisi di Kantor P3D Kabupaten Karawang.

Harris mengatakan, saat ini tarif penggunaan air tanah sebesar 100 rupiah permeter kubik dinilai sudah tidak relevan karena dianggap terlalu murah khususnya  untuk diterapkan di kawasan industri seperti Karawang.

"Ini menjadi konsentrasi kita, karena Karawang merupakan kawasan industri tentunya penggunaan air disini cukup banyak. Kita melihat tarif yang diberikan terlalu kecil"katanya.

Ia menambahkan, pihaknya akan segera melakukan evaluasi tarif tersebut dengan melibatkan pihak-pihak terkait guna mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor air tanah permukaan dapat maksimal.

Sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Thaun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Air Permukaan, Objek dari Pajak Air Permukaan adalah :

1. Pengambilan air permukaan;

2. Pemanfaatan air permukaan; dan

3. Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan;

Sedangkan pengecualikan dari objek Pajak Air Permukaan, yaitu :

1. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga;

2. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian dan perikanan rakyat;

3. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan

4. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran, penelitian serta penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunan pengairan beserta tanah turutannya

(rp)***