Headlines News :
Home » » Miliki Bukti dan Keterangan Valid, Dugaan Penyimpangan Alat Labor Rp 87,4 M di Disdik Riau Siap Dilapor

Miliki Bukti dan Keterangan Valid, Dugaan Penyimpangan Alat Labor Rp 87,4 M di Disdik Riau Siap Dilapor

Written By HARIANBERANTAS on Selasa, 08 Juni 2021 | 11.40.00

HARIANBERANTAS, PEKANBARU - Dugaan penyimpangan (korupsi) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan-Pendidikan Tinggi (Dikti) Republik Indonesia melalui Dinas Pendidikan Provinsi Riau terkait proses pengadaan alat-alat laboratorium peraga/praktik sekolah yang menghabiskan dana alokasi khusus (DAK) yang dicost dalam APBD-P tahun 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp87.400.000, 000 atau Rp87,4 miliar, siap diteruskan oleh salah satu LSM Antikorupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Demikian diungkapkan Zosa Wijaya, S.H  kepada Wartawan dikantor SPI, Jln Pattimura Kota Pekanbaru mengatakan, pihaknya akan melaporkan beberapa pejabat teras di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan- Pendidikan Tinggi (Dikti) Republik Indonesia dan Dinas Pendidikan Provinsi Riau ke lembaga antirasuah (KPK) agar kasus dugaan penyimpangan terkait pengelolaan pengadaan alat-alat laboratorium peraga/praktik sekolah tingkat SMK pada tahun 2020 lalu segera diselidiki atau diusut.

“Kita mau para pejabat bersangkutan yang diduga turut bertanggungjawab segera diperiksa atas kasus dugaan penyimpangan anggaran pengadaan alat-alat labor tahun anggaran 2020 lalu tersebut,” kata Zosa Wijaya, S.H kepada Wartawan, Selasa  (08/06/2021).

Dia mengaku jika lembaganya memiliki bukti dan keterangan beberapa pihak sekolah terkait kegiatan pengadaan alat-alat laboratorium peraga/praktik sekolah yang diduga banyak bermasalah pada tahun 2020 lalu tersebut.

“Kita ada bukti-bukti dan keterangan valid yang menjadi bahan atas pelaporan yang akan kami layangkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ucapnya.

Disamping pelaporan yang akan dikirim ke KPK tersebut kata dia, pihaknya juga akan melayangkan laporan resmi ke Presiden RI, Jokowi, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim di Jakarta. 

Hal itu dilakukan agar aparatur hukum memeriksa para pihak yang diduga melakukan penyimpangan dana anggaran 2020 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan- Pendidikan Tinggi (Dikti) Republik Indonesia melalui Dinas Pendidikan Provinsi Riau tersebut.

“Kesemua lembaga, baik KPK, Presiden Jokowi dan kementerian. Semua lembaga harus tahu dengan persoalan yang diduga berpotensi merugikan negara tersebut,” tegasnya. 

Sementara, dari hasil penelusuran dan/atau informasi data yang diperoleh Wartawan media ini, ditemukan proses pelaksanaan pengadaan alat-alat laboratorium peraga/praktik sekolah yang disalurkan pada 43 sekolah tingkat SMKN/SMKSN di kabupaten/kota Provinsi Riau tahun anggaran 2020 lalu, terkesan curang dan menyimpang.

Dimana ditengah kesulitan pendapatan daerah/negara ditengah wabah pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 hingga sekarang, seharusnya menteri pendidikan dan kebudayaan-pendidikan tinggi (Dikti) lebih memahami, mana pertimbangan aspek yang mesti diprioritaskan dan dimanfaatkan terlebih dahulu, bukan ada kesan memanfaatkan situasi untuk mengambil kesempatan ditengah sibuknya negara menghadapi wabah covid-19 alias corona.

Selain reaksi dari LSM Antikorupsi yang bakal melaporkan kasus dugaan korupsi luar biasa tersebut, mewakili publik juga, pewarta meminta badan pemeriksa keuangan (BPK) RI, BPKP RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki aset dalam hal pengadaan alat-alat laboratorium peraga/praktik sekolah di kementerian pendidikan dan kebudayaan- pendidikan tinggi (Dikti) dan di Disdik Provinsi Riau dengan besaran pagu anggaran Rp87.400.000,000 atau sebesar Rp87,4 miliar lebih tersebut.

Diperoleh keterangan, kegiatan pekerjaan pengadaan alat-alat laboratorium peraga/praktik sekolah di kementerian pendidikan dan kebudayaan- pendidikan tinggi (Dikti) melalui Disdik Provinsi Riau pada tahun 2020, diduga beraroma "kongkalikong" dengan oknum aparat hukum di salah satu instansi vertikal di Provinsi Riau.

"Modusnya, Dinas Pendidikan Riau diduga memberikan pekerjaan pengadaan alat-alat labor peraga/praktik sekolah tersebut ke salah satu oknum aparat sebagai "proyek tutup mulut" agar tidak melakukan penyidikan terkait penyimpangan/penyelewengan keuangan negara yang diduga kerap terjadi di Dinas Pendidikan Riau," ujar salahsatu fungsional LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, kepada Wartawan.

Dijelaskan, ternyata tidak semua SMKN/SMKSN yang sesungguhnya layak menerima bantuan alat labor dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau itu pada tahun 2020. Namun sebaliknya, ada sejumlah SMK yang sama sekali tidak mengusulkan bantuan alat labor, malah mendapatkannya, katanya.

Dibenarkan, ada salah satu SMKN di daerah Duri-Bengkalis yang kegiatannya fiktif alias tidak terlaksana. Namun anggaran biayanya telah dibayar lunas oleh Disdik Riau kepihak pengadaan barang.

Selain itu, media ini menemukan adanya kegiatan yang diperuntukkan ke salah satu SMKN di Kecamatan Tambang, Kampar dan beberapa SMKN lain di beberapa kabupaten yang menerima bantuan labor itu, tapi tidak bisa digunakan karena jurusan-jurusan di SMK tersebut tidak sesuai dengan peruntukkan alat labor.

Menindaklanjuti informasi yang berhasil dirangkum media ini, Gubernur Riau (Gubri), Drs. H. Syamsuar, M.Si, saat via seluler pribadinya dihubungi Harian Berantas guna konfirmasi berita, Selasa (08/06/2021) pagi belum aktif. Demikian pula kontak person Kadisdik Provinsi Riau, Zul Ikram, S.Pd, M.Pd ketika dihubungi tak aktif.

Namun demikian, Kepala Bidang (Kabid), Drs, H. Pahmijan, M,Pd merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bidang pembinaan sekolah di Disdik Riau beberapa waktu lalu kepada Harian Berantas menyebut, jika permasalahan yang terjadi pada tahun 2020 lalu sebagai bahan pembenahannya di tahun 2021, agar  program/kegiatan-kegiatan Disdik Provinsi Riau lebih baik.

“Saya dalam masalah kegiatan alat-alat labor untuk SMK di tahun 2020 lalu, cukup dibuat pusing. Tapi, saya sendiri di tahun 2021 ini akan membenahi itu semua. sebab apa yang sudah terjadi di tahun 2020 kemaren, biarlah berlalu. Saya berharap, masalah mereka oknum (hukum-red) dalam pengadaan alat-alat labor itu tahun kemaren, jangan diingat-ingat lagi biarlah semuanya berlalu. Nanti saya hubungi PPTK lapangannya, Hanggi” kata Pahmijan.

Ditempat terpisah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau PPTK, Hanggi kepada media ini mengatakan, “Pelaksanaan alat-alat labor itu untuk 43 SMK pada tahun 2020 lalu, semua sudah sesuai teknis. Apalagi, kami di dinas pendidikan provinsi hanya sebagai pihak yang mengawasi. Karena kegiatan itu kegiatannya pusat dari kementerian, ujar Hanggi kepada Wartawan.

Dikatakan Hanggi, "Jika pun ada masalah atau penyimpangan yang terjadi soal pengadaan alat-alat labor sekolah itu, bukan kami yang bertanggungjawab melainkan orang pusat di kementerian. Karena kami di provinsi ini kalau ada kegiatan pemerintah pusat seperti itu, hanya sebagai pengawasan dana APBN dari pusat yang dititip kedalam APBD Provinsi saja” cetus Hanggi.***(AP/T)

Share this post :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas