Headlines News :
Home » » Sejarah, Tersangka Korupsi Kalahkan Kajari Kuansing di Pengadilan

Sejarah, Tersangka Korupsi Kalahkan Kajari Kuansing di Pengadilan

Written By HARIANBERANTAS on Wednesday, April 7, 2021 | 11:28:00 PM

HARIANBERANTAS, TELUKKUANTAN- Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Kuantan Singingi (Kuansing) Provinsi Riau memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kuansing, Hadiman untuk membebaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kuansing, Hendra AP yang ditahan atas kasus dugaan SPPD fiktif.


Hal itu diputuskan dalam sidang praperadilan yang dipimpin Timothee Kencono Malye, SH, Senin (05/04/2021). "Mengabulkan permohonan prapid pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor: B-461/L.4.18/Fd.1/03/2021 Tanggal 10 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, Nomor: Print-04/L.4.18/Fd.1/02/2021, Tanggal 03 Februari 2021, atas nama Tersangka HENDRA AP., M.Si (Pemohon) yang diterbitkan oleh Termohon tidak sah," ujar Timothee.

Kemudian, Hakim menyatakan proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap pemohon adalah tidak sah, karena bertentangan dengan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 1 Angka 14 jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 185 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015 KUHAP.

"Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor: Print-04/L.4.18/Fd.1/02/2021, tanggal 03 Februari 2021 yang telah diterbitkan adalah tidak sah," ujar Timothee.

Poin kelima putusan tersebut menyatakan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor: PRINT-06/L.4.18/Ft.1/03/2021, tanggal 25 Maret 2021, atas nama Hendra adalah tidah sah.

"Memerintahkan termohon untuk membebaskan pemohon dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Kemudian, mengembalikan harkat dan martabat pemohon dalam kedudukan semula dan menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sebesar nihil," ujar Timothee.

Menanggapi putusan tersebut, Ahli Hukum Pidana Fakultas Universitas Riau, Erdiansyah menilai putusan hakim tersebut sudah tepat. “Karena dalam penetapan tersangka dua alat bukti tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan Putusan MKRI Nomor 21/PUU XIV/2014 karena untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka berdasarkan bukti permulaan minimal dua alat bukti,” terang Erdiansyah.

Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Riau sebagai institusi atas dari Kejari Kuansing menghormati putusan ini. Penyidik Kejari Kuansing diminta mentaati perintah hakim terhadap Hendra.

"Sebagai institusi menghormati putusan itu, kepada Kejari Kuansing segera menyelesaikan," ucap Asisten Intelijen Kejati Riau Raharjo Budi di Pekanbaru, Selasa (06/04/2021). ***(Put)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas