Headlines News :
Home » » Jurnalis Palopo Dijerat UU ITE dan Ditahan 36 Hari, Kapolri Diminta Ajari Anak Buahnya Yang Semborono

Jurnalis Palopo Dijerat UU ITE dan Ditahan 36 Hari, Kapolri Diminta Ajari Anak Buahnya Yang Semborono

Written By HARIANBERANTAS on Thursday, March 25, 2021 | 12:10:00 AM

HARIANBERANTAS, SUMSEL- Penangkapan disertai penahanan langsung oleh Polisi terhadap seorang jurnalis di Palopo, Sulawesi Selatan, M Asrul (34) hingga diberujung ke Pengadilan dengan jeratan Undang-Undang ITE atas berita yang dibuat dan diterbitkan di perusahaan media Pers tempat ia bekerja, membuat para pekerja Pers ditanah air tak terkecuali para Wartawan yang ada di Provinsi Riau geram dan meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera mengajari anak buahnya terkait pemahaman Undang-Undang tak terkecuali Undang- Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.


Sebagaimana diberitakan media massa dan viral di berbagai WhatssApp (WA) Groop Wartawan dan media sosial lainnya, kasus yang dituduhkan kepada bapak dua anak itu bermula sejak Juni 2019. Tiga berita Asrul di sebuah media massa daring lokal di Palopo, dilaporkan seseorang bernama Farid Karim Judas. Asrul dilaporkan dengan dugaan pencemaran nama baik.

Tiga berita Asrul itu berjudul: 'Putra Mahkota Palopo Diduga Dalang Korupsi PLTMH dan Keripik Zaro Rp11 M', 'Aroma Korupsi Revitalisasi Lapangan Pancasila Palopo Diduga Seret Farid Judas', dan berita terakhir 'Jilid II Korupsi jalan Lingkar Barat Rp5 M, Sinyal Penyidik Untuk Farid Judas?'.

Berikut Kronologis Penangkapan dan Penahanan:                                 Penegak hukum mencatat laporan Judas delapan bulan kemudian atau pada 17 Desember 2019, dengan Laporan Polisi Nomor: LPB/465/XII/ 2019/SPKT. Polisi pun disebutkan langsung turun tangan tanpa menelaah terlebih dulu prosedur hukum yang berlaku seperti Undang- Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, rujukan Pasal 50 KUHPidana, dan MoU yang dibuat antara Kapolri dan Dewan Pers, termasuk didalamnya surat edaran Mahkamah Agung (MA) RI No. 13 Tahun 2008

Asrul mengaku dijemput di kediamannya pada tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 WITA. Ia langsung dibawa petugas ke Mapolda Sulawesi Selatan untuk dimintai keterangan.

Asrul menceritakan kalau ia tak didampingi penasihat hukum (PH). Asrul diperiksa dan menjalani BAP oleh penyidik selama enam jam mulai pukul 15.30-20.30 Wita. Namun, Asrul tak dibolehkan pulang usai menjalani BAP. Ia ditahan di Rutan Mapolda Sulsel sejak 30 Januari-5 Maret 2020.

Sejumlah pihak telah memberikan jaminan untuk penangguhan penahanan Asrul. Pada 14 Februari, Jaringan yang mengadvokasi kebebasan berpendapat, SAFEnet Indonesia sempat memberikan surat jaminan penangguhan, namun ditolak.

Asrul pun harus menjalani penahanan selama 36 hari. Kuasa hukum Asrul, Muhammad Arsyad, mengatakan pendampingan hukum baru bisa dilakukan pihaknya beberapa saat sebelum dikeluarkannya sang jurnalis dari balik bui polisi. 

Selain itu, sambungnya, ada juga andil dari Dewan Pers untuk membantu dikeluarkannya Asrul. "Itu dikarenakan adanya surat dari Dewan Pers bahwa itu (tulisan Asrul) adalah karya jurnalistik," kata Arsyad kepada media. Rabu (24/03/2021).

Asrul baru bebas pada 5 Maret setelah Dewan Pers melayangkan surat ke Polda Sulsel. Surat tersebut antara lain menegaskan bahwa kasus yang menjerat Asrul adalah ranah jurnalistik. Asrul kemudian keluar dari tahanan polisi, namun kasusnya tetap berjalan.

Atas kesewenang- wenangan para oknum aparat hukum di Kepolisian seperti ini harus diajari dan dikenai sanksi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, agar kepercayaan publik dan masyarakat terhadap tugas pokok Kepolisian direpublik Indonesia tercinta ini terjamin yang notabene digaji dari uang rakyat, harap Pimpinan Perusahaan media ini, Mukhtaruddin Nasution, Rabu (24/3/21) dari Pekanbaru-Riau.*(AP)

Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas