Headlines News :
Home » » Melalui Seminar, DPD SPRI Riau Ungkap Praktek Monopoli Anggaran Belanja Iklan di Media Rp140 Triliun/Tahun

Melalui Seminar, DPD SPRI Riau Ungkap Praktek Monopoli Anggaran Belanja Iklan di Media Rp140 Triliun/Tahun

Written By HARIANBERANTAS on Saturday, January 16, 2021 | 2:25:00 PM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Salah satu organisasi Pers Nasional yang sudah berusia 21 tahun yaitu, Serikat Pers Republik Indonesia atau SPRI semakin menguatkan peran dan fungsinya dalam dunia Jurnalistik dalam memperjuangkan kebebasan Pers, dan kesejahteraan perusahaan Pers sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Jum’at kemaren di Hotel Pesona Kota Pekanbaru Provinsi Riau, (15/01/2021).

Seminar yang cukup menarik perhatian insan Pers ini, di gelar jajaran DPD Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Provinsi Riau dalam hal mengangkat realisasi belanja iklan Nasional yang mencapai sebesar Rp140 triliun setiap tahun, dan mengundang narasumber dari Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, DPRD, Kanwil I KPPU Medan, Pakar Hukum pidana, termasuk okoh Pers di Provinsi Riau.

Diskusi yang digelar selama kurang lebih 4 jam itu pun berlangsung menarik dan mampu memukau para peserta yang terdiri dari perusahaan media lokal, organisasi Pers, insan Pers di Provinsi Riau, dan sejumlah akademisi.

Dalam mengawali materinya, ketua DPD Riau SPRI, Feri Sibarani, STP menguraikan kepada peserta dan Narasumber, bahwa segala bentuk kegiatan ekonomi, termasuk didalam dunia Pers, tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sebagaimana di amanatkan oleh undang-undang.

Hal itu dikemukakan dihadapan para narasumber seminar, insan Pers dan undangan lainnya. Dimana SPRI mengetahui adannya praktek monopoli oleh sejumlah media besar di tanah air dari tahun ke tahun selama ini.

"Dari informasi yang kami temukan, ternyata ada ketidak adilan ekonomi dan kami duga sebagai praktek monopoli belanja iklan Nasional oleh sejumlah media besar di Jakarta, ini sangat tidak adil, karena media di daerah tidak mendapatkan kesempatan sama sekali, bagaimana ini bisa terjadi pak? tanya Feri kepada Ramli Simanjuntak, selaku Kakanwil I KPPU Medan.

Namun diketehui, atas pertanyaan Ketua DPD Riau SPRI, Feri Sibarani, Ramli Simanjuntak dari Kanwil I KPPU Medan, dengan panjang lebar memaparkan pendapat, bahwa terkait jumlah belanja iklan nasional sebesar ratusan triliun rupiah diakuinya sebagai informasi yang real sesuai fakta. Namun dirinya tidak sepakat bahwa kejadian tersebut sebagai praktek monopoli.

"Setelah kami evaluasi akan hal itu, maka sesungguhnya bukan praktek monopoli, melainkan monopoli yang diatur dengan regulasi. Hal itu dapat dimungkinkan terjadi, dimana perusahaan pengiklan adalah raja, dan berhak untuk memilih kepada media mana ia akan belanja iklan karena semua perusahaan akan lebih memilih media besar dan punya cakupan yang lebih luas, dimana akan menjangkau lebih banyak pemirsa yang akan melihat iklan nya," terang Ramli.

Kegiatan seminar yang berlangsung dengan menarik serta mengedukasi para insan pers itu, berjalan sangat menarik, karena mengupas soal adanya belanja iklan Nasional media, sebesar ratusan triliun yang hanya dikuasai oleh sekelompok media besar nasional.

Ketua DPD Riau SPRI, Feri Sibarani selaku moderator dalam seminar itu berkali-kali meminta narasumber, khususnya kanwil I KPPU Medan, Ramli Simanjuntak untuk menjelaskan mengapa praktek monopoli belanja iklan Nasional di Media tersebut dapat berjaya di Negara yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945 dengan paham demokrasi serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Jika begitu adanya, lantas dimana keadilan ekonomi yang seharusnya menjadi falsafah kita semua, termasuk oleh para perusahaan pengiklan, yang tidak boleh hanya memikirkan soal keuntungan semata tanpa mempertimbagkan keadilan dan kesenjangan ekonomi yang di akibatkan praktek monopoli itu," lanjut Feri.

Feri juga mengutip amanah pasal 2 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1999, tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang mengatakan perusahaan tidak boleh melakukan itu, melainkan harus memberikan kesempatan dan peluang yang sama kepada perusahaan besar, menengah, dan kecil, guna menjamin kesejahteraan semua warga negara.

"Kepada narasumber dari kanwil I KPPU Medan, apa yang terjadi dengan kenyataan belanja Iklan seperti yang dilansir oleh media ternama di Indonesia, bahwa ditemukannya nilai yang sangat besar terkait belanja iklan Nasional, dan dikuasai oleh segelintir media besar nasional, apakah ini adil? dan sengaja di biarkan atau bagaimana?," tanya Feri Sibarani.

Feri dengan tegas mengatakan, disamping berbagai alasan bisnis para pengiklan untuk tidak membagi belanja iklannya kepada media-media di daerah, konsekwensinya ada bentuk ketidakadilan ekonomi dan ketidak perdulian Pemerintah terhadap nasib ribuan perusahaan media di daerah.

"Apakah boleh perusahaan pengiklan dengan semaunya dan tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan ekonomi sebagaimana tertuang didalam UUD 1945, dalam merealisasikan belanja iklannya yang hanya tertuju pada media-media besar di pusat Negara, sementara ribuan media di daerah diabaikan sehingga terjadi kesenjangan ekonomi? ," Tanya Feri Sibarani.

Atas hal itu, Ramli Simanjuntak pun tidak banyak memberikan analisanya, melainkan sebagai peran KPPU ia mengakui hanya pada evaluasi regulasi yang ada. Ramli mengatakan, atas dasar evaluasi pihaknya terhadap realisasi anggaran belanja iklan Nasional tersebut, tidak menemukan adanya praktek monopoli, melainkan monopoli yang diatur dalam Undang-undang.

"Negara memang bisa memberikan aturan monopoli itu kepada perusahaan besar, sebut saja, ada Pertamina, ada PLN, ada Bandara, semua itu kan hak monopoli yang diatur, sehingga boleh saja," urai Ramli Simanjuntak.

Menurutnya, sepanjang kegiatan belanja iklan Nasional tersebut tidak dilakukan secara kongkalikong, atau adanya praktek monopoli, maka itu boleh.

Disisi lain, pakar hukum pidana Riau, Dr. Zulkarnain, SH.,M.H, dari Universitas Islam Riau (UIR), dalam pandangan hukumnya mengatakan, di Negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila dan UUD 1945, tindakan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat itu tidak dibenarkan.

"Penguasaan belanja iklan nasional sebesar ratusan triliun rupiah oleh sekelompok media ini pantas untuk di lakukan penyeledikan, apakah benar kegiatan seperti ini dapat dibenarkan secara hukum, karena sangat jelas adanya penguasaan atas suatu kegiatan usaha, tertutupnya akses atau kesempatan kepada media kecil didaerah, ini merupakan ranahnya pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan agar perusahaan media lokal tidak mati," ujar Zulkarnain.

Hal senada disampaikan oleh perwakilan Kajati Riau, dimana menurut staf Asintel Kejati Riau, Ali, pihaknya tertarik untuk mengetahui sejauhmana nilai tambah yang diberikan oleh angka belanja iklan Nasional tersebut kepada Negara.

"Fungsi kami adalah sebagai penuntut umum, dari proses belanja iklan Nasional tersebut, misalnya dari harga satuan produk yang sangat mahal, benarkah ada nilai tambah ke Negara? Atau siapa saja yang menikmati? Ini perlu upaya penyelidikan, dan jika ada indikasi, kami akan lakukan proses hukum terhadap unsur-unsur korupsi," katanya.

Diakhir acara seminar sehari SPRI, Ketua DPD Riau SPRI, Feri Siabrani, STP, juga menilai bahwa masa depan media khususnya di Riau, sebutnya sudah semakin padam.

Menurutnya lagi, jika dilihat dari sisi kehidupan pers, menunjukkan suatu indikasi masa depan kelam, dimana dalam mendapatkan income dari sektor iklan sangat minim, sementara disisi lain media harus terus mencari informasi untuk kebutuhan pemberitaan, dan pemerintah sekan tidak mau perduli.

Atas hal itu, SPRI berkeinginan untuk mencari terobosan baru, guna memenuhi kebutuhan finansial perusahaan Pers, diamana dalam waktu ke waktu, SPRI melihat adanya suatu potensi yang dapat di raih, yakni belanja iklan Nasional ratusan triliun rupiah, yang selama ini di monopoli oleh segelintir media besar, namun dalam hal ini, Pemerintah sebagai penyelenggara Negara di minta untuk hadir dalam sengkarut dunia perusahaan media yang kian larut dalam sebuah teka teki perjalanan hidup.

"Semoga insan pers yang tergabung kedalam SPRI, kita dapat berjuang bersama-sama, untuk merebut hak-hak kita. Keadilan ekonomi dan demokrasi adalah hak asasi manusia yang harus kita rebut, kita tidak boleh tinggal diam dan menunggu, mari kita bersatu," pungka Feri. ***(SP/Joh)

Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas