Headlines News :
Home » , » Terseret Kasus Tjoko Tjandra, 2 Jenderal Polri Ini Ternyata Minta Jatah 3 Miliar

Terseret Kasus Tjoko Tjandra, 2 Jenderal Polri Ini Ternyata Minta Jatah 3 Miliar

Written By HARIANBERANTAS on Tuesday, November 3, 2020 | 9:41:00 AM

HARIANBERANTAS, JAKARTA- 2 oknum Jendral Kepolisian Negara Republik Indonesia dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa terkait kasus penghapusan red notice interpol beberapa waktu lalu.



Bserkas dakwaan keduanya perlahan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam dakwaan itu, Jaksa menyebutkan Brigjen Prasetijo Utomo sempat meminta "JATAH" setelah urusan penghapusan red notice Interpol dalam daftar pencarian orang (DPO) Joko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra beres.

Hal itu terungkap dalam isi surat dakwaan yang dibacakan jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin (2/11/2020).

Permintaan itu, bermula Brigjen Prasetijo mengenalkan kaki tangan Djoko Tjandra "Tommy Sumardi" ke  Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri, Irjen Napoleon Bonaparte. Kehadiran Tommy Sumardi diminta bantu oleh Djoko Tjandra untuk mengurus penghapusan red notice Interpol dan status DPOnya

"Untuk mewujudkan keinginan Joko Soegiarto Tjandra, pada tanggal 9 April 2020, Tommy Sumardi mengirimkan pesan melalui whatsapp berisi file surat dari saudara Anna Boentaran istri Joko Soegiarto Tjandra yang kemudian terdakwa Brigjen Prasetijo meneruskan file tersebut kepada Brigadir Fortes, dan memerintahkan Brigadir Fortes untuk mengeditnya sesuai format permohonan penghapusan red notice yang ada di Divhubinter. Setelah selesai diedit, Brigadir Fortes mengirim kembali file tersebut untuk dikoreksi oleh Brigjen Prasetijo. Selanjutnya file konsep surat tersebut dikirimkan Brigjen Prasetijo kepada Tommy Sumardi," Ungkapnya Jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Senin (2/11/2020).

Namun urusan red notice belum selesai, Brigjen Prasetijo mengenalkan Tommy Sumardi kepada Irjen Napoleon Bonaparte. Dalam pertemuan itu, Napoleon mengatakan red notice Djoko Tjandra bisa dibuka asal disiapkan uang Rp 3 miliar.

"Dalam pertemuan tersebut terdakwa Irjen Napoleon menyampaikan bahwa 'red notice Joko Soegiarto Tjandra bisa dibuka karena Lyon yang buka, bukan saya. Saya bisa buka, asal ada uangnya'. Katanya

Kemudian Tommy Sumardi bertanya berapa nominal uangnya disiapkan? Lalu Irjen Napoleon dijawab '3 lah ji (Rp 3 miliar)," kata jaksa.

Tommy Sumardi lalu menyampaikan permintaan itu ke Djoko Tjandra dan langsung dikiirim USD 100 ribu.

"Setelah Tommy Sumardi menerima uang tunai sejumlah USD 100 ribu dari Joko Soegiarto Tjandra, pada tanggal 27 April2020, lalu Tommy Sumardi bersama terdakwa Brigjen Prasetijo Utomo menuju kantor Divhubinter untuk menyerahkan uang kepada Irjen Napoleon Bonaparte," kata jaksa.


"Namun, pada saat di perjalanan didalam mobil terdakwa Brigjen Prasetijo Utomo melihat uang yang dibawa oleh Tommy Sumardi, kemudian terdakwa mengatakan 'banyak banget ini ji, apakah buat beliau semuanya? buat gw mana?'" Beber jaksa.

"Kemudian, saat itu juga uang dibelah dua oleh terdakwa Brigjen Presetijo Utomo dengan mengatakan 'ini buat gw, nah ini buat beliau (Irjend Napoleon, red) sambil menunjukkan uang yang sudah dibagi 2'," sambungnya.

Alhasil Tommy Sumardi 'hanya' membawa USD 50 ribu untuk Napoleon. Uang itu pada akhirnya ditolak Napoleon.

"Kemudian Tommy Sumardi menyerahkan sisa uang yang ada sebanyak USD 50 ribu lagi, namun Irjen Napoleon Bonaparte tetap tidak mau menerima uang dengan nominal tersebut dan mengatakan 'ini apaan nih segini? nggak mau saya. Naik ji jadi 7 ji, soalnya kan buat depan juga bukan buat saya sendiri. Yang nempatin saya kan beliau dan berkata 'petinggi kita ini'.

Selanjutnya sekira pukul 16.02 WIB Tommy Sumardi dan Brigjen Prasetijo dengan membawa paper bag warna gelap meninggalkan gedung TNCC Mabes Polri," tutur jaksa.

Keesokan harinya Tommy Sumardi memberikan uang secara bertahap ke Napoleon yang totalnya yaitu SGD 200 ribu dan USD 270 ribu. Irjen Napoleon pun memproses penghapusan red notice Interpol dari DPO Djoko Tjandra hanya dalam hitungan hari.

Setelah semuanya selesai ternyata Brigjen Prasetijo sempat menelepon Tommy Sumardi melalui telepon berkaitan dengan 'jatah'.

"Terdakwa Brigjen Prasetijo Utomo menghubungi Tommy Sumardi melalui sarana telepon mengatakan, 'Ji, sudah beres tuh, mana nih jatah gw punya? dijawab Tommy Sumardi 'sudah, jangan bicara ditelepon, besok saja saya ke sana'," tutur jaksa.

"Selanjutnya esok harinya Tommy Sumardi bertemu dengan Brigjen Prasetijo Utomo di ruang kantornya, dan Tommy Sumardi memberikan uang sejumlah USD 50 ribu," sambungnya.

Sementara itu data penghapusan red notice lantas digunakan oleh Djoko Tjandra untuk masuk ke wilayah Indonesia dan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pada bulan Juni 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berangkat dari PK itu membuat heboh  hingga akhirnya Djoko Tjandra ditangkap berkat kerja sama police to police antara Polri dan Polisi Diraja Malaysia (PDRM).

Kabareskrim Komjend Listyo Sigit Prabowo langsung pimpin penangkapan Djoko Tjandra pada Kamis (30/7) dari Malaysia untuk dibawa ke Indonesia.

Atas perbuatan para terdakwa, Prasetijo pun diganjar melanggar Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan/atau Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau b UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. *** (red) 



Artikel ini telah tayang di detik.com dengan judul "Jaksa: Urusan DPO Djoko Tjandra Tuntas, Prasetijo Bilang 'Mana Jatah Gue" klik link
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas