Headlines News :
Home » , » Masyarakat 4 Desa di Inhu Gugat PT. KAT

Masyarakat 4 Desa di Inhu Gugat PT. KAT

Written By HARIANBERANTAS on Friday, October 2, 2020 | 12:20:00 PM

HARIANBRANTAS, INHU- Masyarakat yang bermukim di 4 Desa yaitu Desa Belimbing, Desa Ringin, Desa Kelesa, Kelurahan Pangkalan Kasai  Inhu menggugat PT.KAT ( PT. Kencana Amal Tani ).

Bukan PT.KAT saja, Bupati Inhu Ikut Tergugat.  Sekitar 9.173.85 hektar areal yang terdiri dari dua Hak Guna Usaha (HGU) milik PT.Kencana Amal Tani ( KAT ) itu, menjadi objek perkara gugatan perdata yang berlangsung di Pengadilan Negeri ( PN ) Rengat di Pematang Reba,Kamis,(1/10).

Gugatan itu bermula dari tidak adanya kejelasan PT.KAT untuk memberikan hak Masyarakat yang telah disepakati sesuai ketentuan yang di atur dalam UU tentang Perkebunan. “ kata  Paijan di dampingi Ucok Rolando Parulian Tamba  SH MH dan rekannya mengatakan pada awak media Kamis,(1/10).

Dalam objek perkara ini lanjutnya, bahkan Bupati Indragiri Hulu juga terlibat menjadi tergugat II. Sedangkan Camat Batang Gansal dan Seberida di jadikan tergugat III dan IV.

Bukan itu saja lanjutnya’ Kepala Desa Belimbing, Kepala Desa Ringin, Kepala Desa Klesa, dan Lurah Pangkalan Kasai juga ikut serta dalam tergugat kata Paijan menegaskan.

Paijan selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Riau LSM Komunitas Rakyat Ekonomi Kecil ( Korek ), di percaya mewakili masyarakat untuk melakukan gugatan terhadap PT.KAT dan lainnya.

Perkara saat ini melalui Lembaga Bantuan Hukum Korek, sedang berjalan gugatan perdata dengan PT.KAT. Gugatan berjalan berdasarkan surat kuasa khusus No.10/SK/LSMK Riau/ III/ 2020  yang di berikan Paijan dan Nasirun selaku perwakilan masyarakat penggugat.”ujar Ucok Rolando Parulian Tamba SH MH.

Didalam pasal 28 A UUD 1945 berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mpertahankan hidup dan kehidupannya. Demikian dalam pasal 28 ayat (1) juga disebut’ setiap orang juga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Artinya menggugat tergugat secara perdata, dimana pasal 58 dalam UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah diatur kewajiban perusahaan menimal 20 persen wajib di bangun kebun plasma untuk masyarakat, hal itulah  yang tidak di patuhi Perusahaan.

Dalam tata cara penerbitan HGU telah diatur dalam pasal 40 ayat ( 1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.7 Tahun 2017, wajib memfasilitasi menimal 20 persen harus ada untuk masyarakat dari luasan HGU perusahaan yang telah diberikan.

Meski demikian, proses sidang gugatan perdata dengan PT.KAT di lanjutkan Kamis,(8/10).menyudahi. **(Pinten S)



Pembaca setia, beri masukan atas artikel ini dapat menghubungi Contak Pengaduan berikut ini  :

Telpon/SMS/WatsApp ke 0813 71662235 dan / atau Suret E-mail: harianberantas@gmail.com dan/atau melalui kolom komentar di bawah ini


Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas