Headlines News :
Home » , » Dugaan Kerugian Negara Puluhan Miliar, Kasus Mantan Kadis PPKAD Siak, Said Ariffadillah di KPK Berlanjut

Dugaan Kerugian Negara Puluhan Miliar, Kasus Mantan Kadis PPKAD Siak, Said Ariffadillah di KPK Berlanjut

Written By HARIANBERANTAS on Thursday, October 29, 2020 | 8:28:00 PM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Dewan Pimpinan Pusat Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM) dalam waktu dekat mendatangi kantor antirasuah atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta guna mempertanyakan tindaklanjut kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan Kepala DPPKAD ex Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Siak, Said Ariffadillah dkk, yang dilaporkan LSM anti korupsi pada tanggal 08 Desember 2016


Laporan kasus dugaan korupsi tersebut yakni, dugaan korupsi dana APBD terkait ganti-rugi pembebasan tanah/lahan untuk pembangunan kawasan industry dan pelabuhan Tanjung Buton Kabupaten Siak di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak yang menelan biaya sebesar Rp28,1 miliar hingga sebesar Rp60 miliar tahun 2003-tahun 2006. Dalam kasus yang diduga melibatkan banyak pihak tersebut, Drs. H. Said Ariffadillah kala itu menjabat sebagai Kabag Tata Pemerintahan Siak di era pemerintahan Bupati, Arwin AS, dan Drs H. Syamsuar MSi.

Ketua Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, Syahrul SH, mengaku setelah kasus luar biasa yang dinilai menciderai keadilan di masyarakat itu dilaporkan empat tahun lalu, bahkan pihak lembaganya (Pelapor) sempat menerima respon dari KPK melalui surat bernomor R-2499/40.43/06/2017 tanggal 13 Juni 2017. Dimana KPK menjelaskan, jika kasus dugaan pembebasan lahan kawasan industry dan pelabuhan Tanjung Buton Kabupaten Siak yang dilaporkan telah dilakukan koordinasi dan supervisi ke lembaga hukum ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau.


“Usai keterangan KPK yang menyatakan telah melakukan koordinasi dan supervisi, sampai saat ini belum ada tanda-tanda tindakan hukum yang diambil oleh KPK terhadap kasus dugaan korupsi yang telah kami laporkan itu. Kami ingin tahu penjelasan dan kepastian hukum atas progres kasus itu lebih lanjut dari KPK, karena sudah empat (4) tahun lamanya, ditunggu publik dan masyarakat," ujar Syahrul SH, Kamis, (29/10/2020) pagi di Pekanbaru.

Dikatakan Syahrul, jika persoalan pembebasan lahan untuk kawasan industry dan pelabuhan Tanjung Buton Kabupaten Siak yang ditengarai banyak polemik dan sarat dengan manipulasi data yang diduga sengaja dimainkan oleh oknum-oknum pejabat tertentu segera ditindak, merupakan momen bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membangun kembali kepercayaan publik yang selama ini dinilai menurun.

"Saat ini jelas Syahrul, persoalan kasus-kasus dugaan penyimpangan keuangan daerah/negara di Siak-Riau sudah mulai merebak. Karena itu KPK harus segera menindaklanjuti persoalan kerugian negara dalam pembebasan lahan yang diduga banyak fiktif tersebut, termasuk soal pengadaan tanah yang diklaim sebagai milik PT. Trisetya Usaha Mandiri (PT.TUM) seluas 4.003,62 hektar (Ha) yang pembayarannya menggunakan dana APBD tahun 2003-2014 sebesar Rp9,6 miliar (Rp9,616,903,000)," ungkapnya.

Menyikapi hal ini, via hendphon Said Ariffadillah saat dihubungi Harian Berantas, tak diangkat. Bahkan konfirmasi yang diterima dari via WhatssApp Harian Berantas, belum direspon. Demikian bahan konfirmasi yang terima Jubir KPK, Kamis (29/10) sore, masih ditunggu awak media.***(yn/tor)






Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas