HARIANBERANTAS, BANDUNG – Saat ini diperlukan regulasi Pemerintah yang lebih fokus mendorong program-program kebijakan berbasis kawasan. Yang akan dapat memelihara dan juga akan menjaga kawasan ekonomi di Petani garam.
Demikian
dikatakan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat. Bambang Mujiharto saat
melakukan peninjauan ladang garam di kabupaten Cirebon, pada siaran Pers Humas DPRD Prov
Jabar, Rabu (14/10/2020).
"Keluhan-keluhan
yang kami dapatkan sangat banyak mulai dari infrastruktur, sarana dan
prasarananya yang harus ditunjang termasuk juga sentuhan teknologi ini sangat
dibutuhkan sekali oleh para petani garam," ujar Bambang.
Bambang juga
menambahkan, perlu adanya regulasi dari Pemerintah dan lebih fokus lagi
mendorong program-program terutama kebijakan berbasis kawasan sehingga akan
memelihara dan juga akan menjaga kawasan ekonomi di Petani garam.
Dengan
demikian Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat berharap agar para Petani garam
bisa berkompetisi dengan yang lainnya dan bisa meningkatkan kualitas garamnya.
"Harapannya
kita bekerja sama gotong royong antara masyarakat dengan Pemerintah, terutama
Provinsi Jawa Barat agar membuat skema yang akan dituangkan dalam kebijakan
Provinsi yang mengarah kepada peningkatan harkat martabat para Petani
garam," pungkas Bambang.
Seperti
diketahui, Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat
Anwar Yasin, Tia Fitriani dan Bambang Mujiarto bersama PLT Kepala Dinas
Kelautan Provinsi Jawa Barat Endang Haris Fitriyana, meninjau ladang garam di
Kabupaten Cirebon. Senin, (12/10/20).
Adapun kunjungan tersebut dalam rangkah mendengarkan keluhan-keluhan yang di terima dari para petani garam diantaranya masih kurangnya infrastruktur, sarana dan prasarana serta teknologinya. (rp)***
Post a Comment