HARIANBERANTAS, BANDUNG – Saat ini diperlukan regulasi Pemerintah yang lebih fokus mendorong program-program kebijakan berbasis kawasan. Yang akan dapat memelihara dan juga akan menjaga kawasan ekonomi di Petani garam.

Demikian dikatakan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat. Bambang Mujiharto saat melakukan peninjauan ladang garam di kabupaten Cirebon, pada siaran Pers Humas DPRD Prov Jabar, Rabu (14/10/2020).

"Keluhan-keluhan yang kami dapatkan sangat banyak mulai dari infrastruktur, sarana dan prasarananya yang harus ditunjang termasuk juga sentuhan teknologi ini sangat dibutuhkan sekali oleh para petani garam," ujar Bambang.

Bambang juga menambahkan, perlu adanya regulasi dari Pemerintah dan lebih fokus lagi mendorong program-program terutama kebijakan berbasis kawasan sehingga akan memelihara dan juga akan menjaga kawasan ekonomi di Petani garam.

Dengan demikian Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat berharap agar para Petani garam bisa berkompetisi dengan yang lainnya dan bisa meningkatkan kualitas garamnya.

"Harapannya kita bekerja sama gotong royong antara masyarakat dengan Pemerintah, terutama Provinsi Jawa Barat agar membuat skema yang akan dituangkan dalam kebijakan Provinsi yang mengarah kepada peningkatan harkat martabat para Petani garam," pungkas Bambang.

Seperti diketahui, Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat  Anwar Yasin, Tia Fitriani dan Bambang Mujiarto bersama PLT Kepala Dinas Kelautan Provinsi Jawa Barat Endang Haris Fitriyana, meninjau ladang garam di Kabupaten Cirebon. Senin, (12/10/20).

Adapun kunjungan tersebut dalam rangkah mendengarkan keluhan-keluhan yang di terima dari para petani garam diantaranya masih kurangnya infrastruktur, sarana dan prasarana serta teknologinya. (rp)***