Harian Berantas, Bandung - DPRD Provinsi Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk lebih memperhatikan guru honorer dengan mengangkatnya sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya mengatakan Pemprov Jabar harus memanusiakan guru honorer artinya diberikan hak-hak untuk mempunyai status layak sebagai PPPK. Beberapa waktu lalu ada 190-an guru honorer yang datang untuk beraudiensi dengan DPRD Jabar. Guru honorer itu datang ke dewan karena dari 190-an yang ikut sertifikasi P3K yang dinyatakan tersertifikasi hanya 148 orang saja. Sisanya belum tersertifikasi.

”Mengingat guru-guru tersebut telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun, dan mata pelajaran yang mereka ajarkan juga bukan mata pelajaran biasa, alias tidak ada guru PNS yang berkarier di mata pelajaran tersebut. Maka atas nama kemanusiaan, permohonan guru-guru tersebut dikabulkan,” katanya.

“Saya dari institusi komisi V saya ingin menghimbau pak Gubernur tolong perhatikan mereka mungkin buat semacam permohonan kepada kementerian terkait agar dengan alasan kemanusiaan mereka mendapat stratus yang layak,” kata Gus Ahad, sapaan akrabnya usai audiensi dengan PPPK di Ruang Komisi V DPRD Jabar, beberapa waktu lalu.

Dalam kesempatan audiensi tersebut mereka meminta agar dapat mempertimbangkan kuota kelulusan dari tes K2/PPPK yang berstatus TP  (Tidak Passing Grade) sekitar 148 orang untuk di luluskan tanpa tes kembali dan berharap penambahan kuota dengan alasan masa kerja di atas 15 s/d 26 tahun dan usia di atas 38 s/d 53 tahun.

Wakil Ketua komisi V DPRD Jabar Abdul hadi Wijaya mengatakan, bahwa kewenangan administrasi bukan ada di Jawa Barat melainkan ada di pemerintah pusat.

“Jawa Barat sudah mengajukan 9 bulan ke belakang terkait masalah ini, dibutuhkan pendekatan khusus ke pusat agar aspirasi ini dapat di realisasikan baik melalui mitra kami di Komisi II DPR RI lalu ke Kementrian terkait, dengan alasan kemanusiaan guru honorer yang tidak lulus tes dapat tempat yang layak”. Ungkapnya.

Sementara itu, Kabid Pengadaan dan  Mutasi BKD Jabar Tulus mengatakan, untuk guru yang mengikuti seleksi P3K dan memiliki nilai tidak mencapai pasing grade yang sudah di tentukan tetap di nyatakan tidak lulus, untuk aspirasi agar diluluskan tanpa tes kembali kami tidak memiliki kewenangan karena hanya Kemenpan yang berhak atas segala keputusannya.

“Terkait nilai tersebut ada di aturan kemenpan No 4 Th 2019 tentang nilai ambang batas seleksi P3K dan terkait adbinistrasi peraturannya sudah ada di PP 49 2018 mengenai seleksi P3K”.ucapnya.(rp)***