Headlines News :
Home » , » Diduga Menyimpang, Aparat Hukum Didesak Usut Kasus Pembuatan Videotron di Kecamatan Pinggir & Mandau

Diduga Menyimpang, Aparat Hukum Didesak Usut Kasus Pembuatan Videotron di Kecamatan Pinggir & Mandau

Written By HARIANBERANTAS on Friday, October 30, 2020 | 6:37:00 PM

HARIANBERANTAS, BENGKALIS- Setelah dugaan penyimpangan dana APBD  pengadaan pembangunan videotron di lapangan tugu Kabupaten Bengkalis tahun 2014 lalu senilai Rp1,4 miliar diteruskan oleh LSM Komunitas pemberantas Korupsi ke ranah hukum pada tingkat Polda Riau & Kejati Riau beberapa bulan lalu, kini LSM anti korupsi itu kembali menyorot kejanggalan proses pelaksanaan pembuatan Videotron di halaman kantor Camat Pinggir dan di halaman kantor Camat Mandau tahun 2019 lalu. Pihak LSM meminta aparat hukum segera memeriksa para pihak yang diduga terlibat. 


Pasalnya, kedua proyek pengadaan pembuatan videotron yang menelan biaya per/unit sebesar Rp1,1 miliar menurut laporan masyarakat, proses pengerjaannya dilapangan terkesan asal jadi serta tidak memberi manfaat untuk masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pembuatan vidiotron pada dua kecamatan di Kabupaten Bengkalis itu, kami duga ada indikasi penyelewengan yang mengarah pada potensi kerugian daerah/negara secara berjamaah. Seperti halnya pengadaan pembuatan videotron yang dibangun di halaman kantor Camat Kecamatan Pinggir. Videotron tersebut sudah lama tidak bisa memberi manfaat untuk masyarakat sekitar, karena kondisi bangunan yang baru beberapa bulan itu rampung, sudah pada rusak dan mati total, jelas Koorlap, LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, Rusdianto, Jum’at (30/10/2020) kepada media. 

“Aparat hukum setempat kami minta untuk segera turun tangan memeriksa apakah bangunan yang dikerjakan tersebut sudah sesuai dengan perencanaan, RAB atau rancangan anggaran biaya, serta manfaatnya bagi masyarakat” imbuh Rusdianto.


Dia menyebutkan, pembangunan pengadaan videotron di dua kecamatan (Pinggir-Mandau) Kabupaten Bengkalis menelan keseluruhan biaya mencapai Rp2.372.540.425,27 atau sebesar Rp2,3 miliar lebih. Namun hasil proses pembangunannya dilapangan jauh dari harapan, karena tidak sebanding dengan keadaan bangunan yang ada dilapangan, serta tidak memberi manfaat untuk masyarakat. Apapun ceritanya, pengusutan kasus ini tetap kami awasi dan meminta pihak berwajib segera memanggil pihak rekanan, konsultan pengawas lapangan, PA/KPA, PPTK kegiatan dan pihak terkait lainnya yang dicurigai ikut terlibat, tukasnya.

Selain itu, LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, juga meminta pihak komisi legislative/DPRD yang membidangi pembangunan segera turun lokasi untuk melihat kondisi kedua unit pembuatan videotron yang diduga tidak sesuai tersebut. “Ini kasus ini harus benar-benar diawasi karena kami duga ada indikasi kecurangan dan kerugian negara yang cukup lumayan besar, tandasnya. 

Sementara, hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan dari pihak Diskominfo Bengkalis. Dimana via hendphon milik Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis, Johansyah Syafri berdering saat dihubungi  Harian Berantas, Jum’at (30/10/2020), tak terangkat. Demikian pihak rekanan kontraktor dan konsultan pengawas pada dua paket pengadaan pembuatan videotron di Kecamatan Pinggir dan Kecamatan Mandau tahun 2019 lalu tersebut, hingga kini identitas mereka (Dirut/Kontraktor-red) belum diketahui sehingga sulit dikonfirmasi. 

Tambahan informasi baru yang diterima Harian Berantas, dikabarkan sebagian dari biaya anggaran yang peruntukkannya untuk pembangunan pengadaan salah satu diantara dua paket pembuatan videotron tersebut, dikabarkan telah diambil oleh salah satu oknum pemuda yang beralamat di kota Bengkalis senilai Rp500 juta sebagai imbalan/jasanya rekanan. ***(mkh/sp)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas