HARIANBERANTAS, BANDUNG – Pemerintah
Daerah perlu menyiapkan instrumen yang
tepat untuk melakukan pengelolaan aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efesien dan efektif mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya.
Pimpinan dan Anggota Komisi I
DPRD Provinsi Jawa
Barat lakukan rapat kerja bersama mitra kerja komisi dalam rangka pembahasan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD
(P2APBD) Tahun Anggaran
2019, bertempat di
Bandung Giri Gahana Golf
& Resort Kabupaten Sumedang, Kamis
(16/07/2020)
Wakil Ketua Komisi I
DPRD Provinsi Jawa
Barat Sadar Muslihat menjelaskan, berdasarkan hasil pembahasan menghasilkan beberapa catatan terkait serapan anggaran dari masing-masing mitra.
“Ada yang persentase serapanya sesuai dan tepat, ada yang
persentasenya kurang sedikit dan juga ada yang
serapan persentasenya sangat rendah, tadi juga kita sudah meminta penjelasan terkait kurangnya serapan persentase itu”ucap Sadar.
Ia menambahkan, adanya gagal lelang, dan penurunan harga sehingga menyebabkan terjadinya pengurangan efisiensi serapan anggaran. Selain itu Sadar menyebut, ada beberapa
program yang di evaluasi yang
dikarenakan kurang tepat
output dan
income nya tidak cukup baik sehingga hal tresebut akan menjadi catatan pihaknya.
Dalam situasi seperti ini, maka peran serta masyarakat khususnya anggota DPRD
sangat penting dalam hal ikut melakukan pengawasan (
monitoring ) apakah aset yang
tadi sudah direncanakan oleh pemerintah daerah yang
bersangkutan benar – benar dibutuhkan dan efisien.
“Dari beberapa hasil evaluasi kami
meminta, ada beberapa
program yang tidak dilanjutkam karena
output dan incomenya tidak baik dan khususnya aset pemerintah provinsi jawa barat harus bisa lebih dimaksimalkan lagi”ujar Sadar.
“Dan harus bisa mencari solusi atau alternatif yang
lebih baik dari sekarang untuk bisa memaksimalkan aset pemerintah provinsi jawa barat”tandasnya.
Perlunya dibuat perencanaan strategik, baik yang
sifatnya jangka pendek, menengah maupun jangka panjang mengenai pengelolaan aset daerah serta perlunya ditetapkan indikator kinerja pengelolaan kekayaan daerah.
Indikator kinerja ini sangat penting untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam hal mengelola kekayaan daerah serta memberi petunjuk bagi pemerintah daerah untuk bertindak agar
terhindar dari ekses negatif.
(hs)***
Post a Comment