Headlines News :
Home » , » Pansus VI DPRD Jabar Usulkan Pembebasan Biaya Pendidikan Bagi Anak Pekerja Migran

Pansus VI DPRD Jabar Usulkan Pembebasan Biaya Pendidikan Bagi Anak Pekerja Migran

Written By HARIANBERANTAS on Thursday, June 18, 2020 | 5:49:00 PM


Bandung , Harian Berantas (pansus) VI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat meminta pemerintah daerah memberikan kompensasi biaya pendidikan untuk anak-anak pekerja migran Indonesia. Kompensasi biaya pendidikan anak-anak pekerja migran ini dapat berupa pembebasan biaya pendidikan, baik di jenjang SD, SMP, maupun SMA.
Ketua Pansus VI DPRD Jawa Barat Hasbullah mengatakan, memberikan penggratisan biaya pendidikan bagi anak-anak pekerja migran ini dinilai sebagai bentuk balas jasa bagi para pekerja migran yang menjadipahlawan devisabagi negara.
Hasbullah mengatakan, saat ini Raperda Perlindungan PMI tengah digodok. Dalam salah satu bagiannya terdapat BAB Perlindungan Terhadap Keluarga PMI yang menyentuh perihal kesehatan dan pendidikan, termasuk pemberdayaan usaha dan ekonomi.
"Karena PMI yang bekerja di luar negeri itu selain disiapkan pelatihan sebelum berangkat juga harus ada perlindungan, perlindungan bagi pekerja itu sendiri, keluarganya, terutama anak pekerja migran apakah anaknya yang ditinggalkan itu mendapatkan gizi dan pendidikan yang benar ? makanya kita atur (di Raperda)," ujar Hasbullah Rabu (17/6/2020).
Raperda itu juga mengatur mengenai pembekalan soal hukum, keterampilan dan pengetahuan penunjang lainnya di negara tujuan rantau, berikut proteksi agar calon PMI agar tak terjerat calo nakal yang malah menyengsarakan di kemudian hari
Saat ini, Pansus VI DPRD Jabar pun tengah memantau UPTD Anak Buah Kapal di Tegal, hal itu untuk memastikan tak ada ABK atau PMI asal Jabar yang terabaikan.
"Jangan sampai ada ABK tereksploitasi bertahun-tahun tanpa ada perlindungan dari negara, belum lagi mereka harus meninggalkan keluarga di kampung. Perda ini untuk memerintahkan Pemprov Jabar agar melakukan kolaborasi, setelah Raperda ini disahkan agar dibuat turunan Perda ini," katanya.
Masih dikatakan dia, setiap pekerja migran yang bekerja di luar negeri itu, selain disiapkan pelatihan sebelum berangkat ke negara tujuan, diperlukan juga upaya pemerintah dalam bentuk perlindungan, baik untuk pekerja migrannya maupun keluarganya. Tidak kalah penting dalam hal perlindungan kepada keluarga pekerja migran ini, kata Hasbullah, yaitu jaminan pendidikan bagi anak pekerja migran.
Sebelumnya belum ada usulan mengenai hal ini dalam Raperda Perlindungan Pekerja Migran ini, makanya kita atur itu (di raperda). Terutama anak pekerja migran, apakah anaknya yang ditinggalkan itu mendapatkan gizi dan pendidikan yang benar. Dari Pansus ini meminta pemerintah agar anak-anak pekerja migran digratiskan sekolahnya dari level SD, SMP, dan SMA,” ujar dia.
Hasbullah tidak merinci soal jumlah PMI di Jabar, namun menurutnya jumlah PMI dari Indonesia di urutan ketiga terbesar nasional setelah Jatim dan Jateng. Sementara itu seperti diketahui  daerah yang paling banyak mengirimkan PMI berasal dari Indramayu, Karawang, Sukabumi dan Cirebon.(rey)***
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas