Headlines News :
Home » , » DPRD Jabar Soroti Soal Skandal PPDB Di Jalur Prestasi PPDB

DPRD Jabar Soroti Soal Skandal PPDB Di Jalur Prestasi PPDB

Written By HARIANBERANTAS on Wednesday, June 10, 2020 | 8:05:00 PM


Bandung , Harian Berantas -  Muncul skandal PPDB Jawa Barat. Penerimaan peserta didik baru (PPDB) Jawa Barat tahun 2020, membuat Komisi V DPRD Jabar  angkat bicara.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi pun meminta agar panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jabar 2020 berhati-hati dalam melakukan verifikasi pendaftar dari jalur prestasi, baik akademik maupun nonakademik. Sebab, rawan terjadinya sertifikat penghargaan atau nilai rapor palsu, khususnya di sekolah-sekolah SMA favorit.
Seperti diketahui, sebelumnya , Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jawa Barat, Iwan Hermawan meminta Komisi V DPRD setempat mengawal proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) Tahun 2020 agar transparan karena PPDB tahun ini, khususnya di SMA/SMK, ada sinyalemen tidak transparan.
"Hal ini bisa dilihat dari kuota calon peserta didik baru. Dalam kuota ini juga bisa menjadi peluang adanya titipan siswa," kata Iwan Hermawan, di Kota Bandung.
Menanggapi munculnya isu skandal PPDB itu, menurut  Hadi, pihaknya dari Komisi V telah melakukan kunjungan ke beberapa sekolah di Kota Bandung, Karawang dan Purwakarta. Ia pun menganalisis potensi masalah yang harus diantisipasi.
"Termasuk juga penyalahgunaan surat keterangan pada jalur perpindahan orang tua. Karenanya, sekolah yang dituju harus benar-benar melakukan verifikasi. Kalau perlu dibuat pakta integritas jika di kemudian hari ditemukan data palsu, maka siswa akan didiskualifikasi," ungkapnya di bandung Rabu (10/6/2020).
Kemudian, ujar dia, terjadinya ketidakpuasan dalam penghitungan kalibrasi antara rata-rata nilai rapor dengan rata-rata nilai UN sekolah asal juga berpotensi terjadi.
Karena itu, Hadi menjelaskan, sosialisasi harus benar-benar efektif, sehingga calon peserta didik dan orang tua jelas mengetahui aturannya.
"Yang juga harus diantisipasi adalah pembuatan Kartu Keluarga aspal pada jalur zonasi untuk mendekatkan alamat rumah ke sekolah yang dituju. Baik, pemkot atau pemprov harus tegas memberikan sanksi kepada aparat pemerintah yang membuatkan KK aspal ini," ucapnya.
Ia menyebutkan adanya potensi titipan dari berbagai pihak untuk mengisi kuota bangku kosong juga harus diantisipasi. Karena, sambung Gus Ahad, pada umumnya sekolah tidak memaksimalkan bangku yang tersedia.
"Terakhir namun tak kalah penting adalah mengantisipasi komersialisasi atau pungutan liar kepada calon peserta didik. Ini harus ada sanksi yang membuat jera kepada oknum yang terbukti melakukan pungli kepada calon peserta didik," kata Gus Ahad, sapaannya.(rey)***

Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas