Headlines News :
Home » , » DPRD Jabar Minta Revisi Kepgub Protokol Kesehatan Pesantren

DPRD Jabar Minta Revisi Kepgub Protokol Kesehatan Pesantren

Written By HARIANBERANTAS on Monday, June 15, 2020 | 7:10:00 PM


Bandung , Harian Berantas -  Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya mendesak Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, untuk menghapus Butir 3 Keputusan Gubernur (Kepgub) No. 443/Kep.231-Hukham/2020 tentang Protokol Kesehatan untuk Pencegahan dan Penegendalian Covid-19 di Lingkungan Pondok Pesantren.
Dia menilai, butir 3 surat tersebut tidak memenuhi aspek hukum sekaligus membuat resah pondok pesantren.
"Dari segi hukum, jelas Butir 3 Surat Pernyataan Kesanggupan tersebut tidak bermakna apa-apa." tegas Abdul Hadi kepada wartawan di Bandung, Senin (15/6/2020).
Seperti diketahui, sejak memasuki masa new normal atau Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), pemerintah provinsi Jawa Barat mulai menyusun protokol kesehatan untuk membuka kembali kegiatan belajar di pesantren.
Di mana sebelumnya, para santri diketahui telah dipulangkan oleh pihak pondok pesantren karena adanya pandemi Covid-19.
Hadi ini mengatakan butir 3 Surat Pernyataan Kesanggupan yang menyatakan bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal terbukti melanggar Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19, itu sebenarnya otomatis berlaku.
Artinya siapa-pun yang melanggar ketentuan larangan dalam peraturan perundang-undangan, memang dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan sanksi yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Sebab, tanpa penyebutan dalam Surat Pernyataan-pun hal tersebut sudah terjadi.
"Karenanya butir 3 Surat Pernyataan Kesanggupan tersebut tidak ada fungsinya secara hukum. Justru menimbulkan keresahan karena mempersepsikan warga pesantren tidak taat hukum," tegas Hadi.
Selain itu, menurut Anggota DPRD yang yang biasa dipanggil Gus Ahad tersebut, juga mempertanyakan, apakah contoh Surat Pernyataan Kesanggupan tersebut diberlakukan untuk seluruh kegiatan atau hanya pesantren saja. Apabila, hanya pesantren saja, maka ini bentuk diskriminatif, padahal kegiatan lain seperti perkantoran, perdagangan, mall, tempat wisata, dan lain-lain juga memiliki potensi yang sama soal pelanggaran Protokol Kesehatan.
"Gubernur harus bersikap adil, tidak boleh hanya Pesantren saja yang dikenakan perintah untuk membuat Surat Pernyataan Kesanggupan, melainkan juga kegiatan-kegiatan lainnya," tegasnya lagi.
Had menyebut dirinya telah memberian rekomendasi agar Gubernur Jawa Barat menghapus butif 3 Surat Pernyataan Kesanggupan mengenai kesediaan dikenakan sanksi, serta memberlakukan Surat Pernyataan Kesanggupan untuk seluruh kegiatan tanpa kecuali dalam rangka meningkatkan disiplin warga.
"Hal penting juga, Gubernur harus memantau dan mengevaluasi proses penegakan hukum maupun disiplin terhadap protokol kesehatan. Jangan sampai aturan dibuat, namun tidak mampu mendisiplinkan warga karena ketidaktegasan aparat pemerintah," tutupnya. (hs)***
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas