Headlines News :
Home » , » Dinilai Buruk, DPRD Jabar Kritik Perencanaan Bantuan Penanganan Covid-19

Dinilai Buruk, DPRD Jabar Kritik Perencanaan Bantuan Penanganan Covid-19

Written By HARIANBERANTAS on Monday, May 11, 2020 | 10:33:00 AM

HARIAN BERANTAS, BANDUNG – Berkaitan dengan beberapa persoalan yang terjadi dilapangan pasca distribusi bantuan sosial ditengah pandemi Covid 19 menjadi perhatian DPRD Jabar.
Hal itu terungkap setelah Anggota DPRD Jabar, Edi Rusyandi menyebutperencanaan Pemprov Jabar dalam penanganan Covid-19 buruk.
Menurut Edi, hal itu menimbulkan  berbagai masalah di lapangan. Ada beberapa masalah yang terjadi mengenai penanganan Covid-19 oleh Pemprov Jabar terutama bantuan pangan.
"Di beberapa daerah terjadi penolakan bantuan Pemprov Jabar. Itu menunjukan kalau ada masalah dan gejolak di bawah. Ada juga informasi mengenai bantuan busuk," tutur Edi,  kepada watawan (10/5/2020).
Selain itu Edi menilai semua masalah yang terjadi, diindikasikan oleh perencanaan pemprov jabar yang buruk. Dia menyontohkan, data penerima manfaat belum beres, namun Pemprov Jabar telah melakukan proses belanja.
"Harusnya sebelum belanja itu menghitung kebutuhan dulu. Siapa yang akan diberi bantuan, jumlahnya berapa juga harus jelas. Ini mah, data belum ada, tapi sudah belanja," katanya.
Edi Juga menyoroti sistem pengadaan barang  yang dilakukan melalui sistem penunjukan langsung atau tanpa adanya lelang, lantaran menurut nya  akan berpotensi terjadi adanya masalah, seperti informasi mengenai adanya telur busuk di Kabupaten Garut.
"Tidak ada quality control. Kalau infromasinya benar ada telur dari bantuan Pemprov Jabar yang busuk, kan mubazir. Siapa yang akan tanggung jawab?" ujarnya.
Selain itu, kata Edi, terdapat juga penerima manfaat bantuan Pemprov Jabar yang tidak tepat. Dia menyontohkan, banyak kasus di Bandung Barat adanya ASN, bahkan anggota DPRD yang mendapat bantuan pangan dari Pemprov Jabar.
"Data yang digunakan itu mungkin data beberapa tahun lalu. Orang yang meninggal masih dapat, ASN, bahkan anggota DPRD," ujarnya.
"Data yang diajukan oleh desa malah tidak muncul. Jadi kemungkinan tidak menggunakan data ajuan desa, tapi menggunakan data DTKS yang tidak update," imbuhnya. Dengan melihat kasus yang terjadi, Edi menilai jika Pemprov Jabar tidak serius dalam menangani Covid-19. (Nh) ***
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas