Headlines News :
Home » , » Ini Baru Pendapat Seorang Ahli Hukum Pidana, Nurul Huda: Sebaiknya Rudi Hartono Dibebaskan Demi Agenda Anti Korupsi

Ini Baru Pendapat Seorang Ahli Hukum Pidana, Nurul Huda: Sebaiknya Rudi Hartono Dibebaskan Demi Agenda Anti Korupsi

Written By HARIANBERANTAS on Friday, April 3, 2020 | 2:42:00 AM

HARIANBERANTAS, ROHIL- Lanjutan sidang perkara tuduhan pencemaran nama baik Kadis PUTR Kabupaten Rohil, Jon Syafrindo yang dihubungkan dalam pelanggaran undang- undang-undang ITE atas penyebaran informasi dugaan penyimpangan salah satu kegiatan proyek, dengan Terdakwa, Rudi Hartono, bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Bagan Siapiapi-Rohil, Rabu (01/04/20)

Sidang yang beragendakan mendengarkan keterangan Ahli Hukum Pidana Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H. M.H. dosen pascasarjana Universitas Islam Riau (UIR) yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum (PH) Rudi Hartono, Fitriani, S.H. dan Selamat Sempurna Sitorus, S.H.

Seperti biasa dalam persidangan beberapa kali sebelumnya, sidang kali ini diketahui dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Bayu Soho Raharjo, S.H. M.H, didampingi Hakim Anggota, Lukman Nulhakim, S.H. M.H, dan Rina Yose, S.H, dibantu oleh panitera Zulpapman, S.H, mendengarkan dengan seksama keterangan saksi Ahli Hukum Pidana.

Dalam sidang tersebut, Majelis Hakim mengajukan beberapa pertanyaan dan meminta pendapat kepada saksi Ahli dan diterapkan oleh ahli berpendapat, dimana setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana diatur oleh Undang- Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28 F.

Secara terang benderang,  Ahli memaparkan beberapa hal yang termaktub dalam undang-undang yang berlaku yakni, 
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2.UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
PP No.68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
4.PP No.61 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5.PP Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6.United Nations Convention Against Cuoruption, (Konvensi Perserikatan bangsa-bangsa Menentang Korupsi) yang telah disahkan oleh pemerintah republik Indonesia melalui undang-undang No. 7 tahun 2006.

Ahli juga menambahkan pendapatnya, “Untuk kasus Rudi Hartono saya berpendapat tuduhan tidak terbukti, karena sepanjang yang dipublisikasikan oleh masyarakat adalah pejabat publik yang dikuasakan untuk mengelola dan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah (APBN/APBD) yang sumber keuangannya salah satunya dari pajak yang dibayarkan masyarakat ke Negara itu sah menurut undang- undang dan peraturan yang berlaku dan bukan di kategorikan pencemaran nama baik apabila yang dipublikasikan tersebut benar ditemukan dugaan tindak pidana korupsi dan demi agenda anti korupsi, sebaiknya rudi hartono dibebaskan,” tegas Huda.

Usai persidangan, media mencoba meminta tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait sidang yang mendengarkan keterangan saksi Ahli Hukum Pidana dari PH Rudi. seperti diketahui dari sidang-sidang sebelumnya, JPU juga telah menghadirkan beberapa orang saksi Ahli dan diketahui keterangan saksi Ahli dari JPU sendiri bertolak belakang dengan keterangan saksi Ahli dari PH Rudi, jaksa atau JPU malah mengarahkan Wartawan konfirmasi melalui Kasi Intel Kejaksaan Negeri Rohil di Bagansiapiapi dan enggan memberikan keterangan apapun.***(Tim/Red)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas