Headlines News :
Home » , » DPRD Minta Semua Elemen Awasi Bantuan Dampak Covid-19

DPRD Minta Semua Elemen Awasi Bantuan Dampak Covid-19

Written By HARIANBERANTAS on Thursday, April 16, 2020 | 9:27:00 AM

Harian Berantas, Bandung - DPRD Jabar berjanji  akan melakukan pengawasan soal bantuan yang akan disalurkan Pemprov Jabar kepada warga terdampak Covid-19. teritama berkaitan dengan verifikasi data yang valid agar bantuan bisa tepat sasaran kepada penerimanya.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Daddy Rohanady, Rabu (15/4/2020). 
Menurutnya,  upaya percepatan penanganan Covid-19 tersebut melibatkan dibanyak sektor dalam tatanan pemerintahan daerah. Tidak terkecuali realokasi anggaran yang wacananya akan ada pemotongan gaji para ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jabar.
Intinya, dalam upaya penanganan Covid-19 ini, berapa anggaran yang dibutuhkan? Pergeseran anggaran yang mencapai Rp 18 triliun ini dari mana saja (sumbernya) harus jelas, termasuk si penerima juga harus jelas agar tepat sasaran, itu yang kami awasi dan amati,” tegas Daddy ,
Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jabar ini menyebut, soal penganggaran ini harus disosialisasikan dengan baik dan terperinci. Sehingga informasi tentang rencana pemerintah tersampaikan dengan baik kepada masyarakat di kabupaten/kota di Jabar.
Harus terkoordinasikan dengan baik antara provinsi dengan kabupaten/kota terkait penanganan Covid 19 ini. Jangan sampai yang berhak justru tak dapat jatah bantuan,” katanya.
Dirinya  khawatir masyarakat yang menerima bantuan sosial di kalangan RT/RW tidak merata. lantaran menurutnya masih adanya terdapat temuan bahwa kuota penerima tidak dibatasi.
Justru yang saya takutkan itu tidak merata sehingga menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat. Kalau sampai data tambahan terakhir sebagai tindak lanjut atas surat Pak Sekda untuk menyisir ulang data, kemudian di lapangan pada saat teknis pembagian bansos malah tidak kebagian, banyak yang memprediksi akan jadi masalah,” katanya.
Selain itu, Daddy berujar, tidak mungkin lagi hanya menggunakan DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) yang ada. Sebab, masih banyak masyarakat yang semula masuk PKH, sekarang tidak lagi. 
“Ada yang memang layak dicoret, tapi ada pula yang layak masuk malah tidak masuk. Masalahnya, Jabar pernah mengalami juga pengurangan jumlah dari tahun sebelumnya,”ucapnya.(rp)***
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas