Headlines News :
Home » » Disinyalir Penanganan Kasus Korupsi Dinilai Tebang Pilih, Kinerja Kapolda Riau Dikritik

Disinyalir Penanganan Kasus Korupsi Dinilai Tebang Pilih, Kinerja Kapolda Riau Dikritik

Written By HARIANBERANTAS on Saturday, March 7, 2020 | 6:10:00 PM

HARIANBERANTAS,  PEKANBARU- Sejumlah kalanga Mendesak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau, Irjen Pol Agung Setya Imam Efendi, SH.,S.I.K,M.Si, untuk menjelaskan status tersangka kasus dugaan korupsi dana Hibah (Bansos) Kabupaten Bengkalis yang berpotensi kerugian negara sebesar Rp204 miliar dari total anggaran senilai Rp272.277.491. 850 pada tahun 2012 silam yang hingga kini tidak menjalani penahanan terhadap pelakunya.

Hal ini dikatakan Dewan Pimpinan Pusat LSM Komunitas Pemberantas Korupsi melalui ketua koordinator lapangan (Korlap), Suherman, SH.

"Kita minta dibawah pimpinan Kapolda Irjen Pol Agung Setya Imam Efendi menjelaskan pada publik, takut nanti dibilang rakyat kapolda "tak jelas"," katanya Sabtu (7/3/2020).

Menurut Suherman, SH, hanya sebahagian saja para pelaku dalam kasus tersebut yang diajukan ke meja hijau sejak lembaganya mrlaporkan pada awal tahun 2013 lalu ke Mabes Polri yang di pindahkan kepolda Riau.

"Iya, sejak awal tahun 2013 lalu kita melaporkan ke Mabes Polri. Kemudian Mabes Polri melimpahkan penanganan kasus tersebut ke Polda Riau. Namun, penyidik Polda Riau belum menuntaskan kasus korupsi luar biasa yang merugikan keuangan negara tersebut" Jelas Suherman

Sementara Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setya Imam Efendi, SH.,S.I.K,M.Si dan Humasnya Sunarto saat dikonfirmasi tim media, sampai berita ini di release belum memberikan jawaban pertanyaan yang di ajukan.

Release yang dikirim pada Wartawan, Suherman SH, mengkritik keras langkah Polda Riau yang belum menahan tersangka bernisial SA alias Asiong serta lambat menuntaskan penyelesaian perkara korupsi luar biasa tersebut di Kabupaten Bengkalis.

"Polri dalam hal ini Polda Riau harus memberikan contoh yang baik dalam menegakkan hukum," kata Suherman.

Dengan keras Suherman mengkritik langkah hukum dari Polda Riau yang dinilai berlarut-larut menuntaskan penyelidikan dugaan kasus tindak pidana korupsi yang telah berjalan 7 tahun sangat cukup lama itu.

Bahkan langkah Ditreskrimsus Polda Riau yang belum menahan seorang tersangka lain yang dituduh terlibat korupsi sebagai tindakan penyanderaan saja. 

"Langkah yang diambil Polisi (penyidik-red)  untuk menetapkan tersangka tapi didiamkan itu samahalnya penyanderaan terhadap seseorang," ujarnya.

Ia (Suherman SH)  mengingatkan polisi agar mengedepankan kehati-hatian dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi sehingga tidak menimbulkan tuduhan terhadap kasus yang ditangani diendapkan atau tidak beres alias tak becus.

Mestinya harus ada proses hukum yang benar, bukan seperti yang terjadi, status hukumnya tak jelas," pungkasnya.

Diketahui dua tahun silam, Polda Riau telah melimpahkan berkas dua tersangka kasus dugaan korupsi dana Bansos Bengkalis tahun 2012 tersebut ke Kejaksaan Tinggi Riau. Mereka (tersangka-red) adalah Yudhi Veryantoro dan Suhendri Asnan. Keduanya adalah mantan anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014. Namun hingga saat ini baru satu orang yang diadili di Pengadilan Tipikor PN Pekanbaru.

Demikian pula penanganan kasus dugaan mark up (korupsi) pengadaan tanah/lahan  kantor Camat Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis senilai Rp10 miliar.  Hingga kini perkembangan penyelidikan kasus tersebut tak jelas. ***(tim/red)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas