Headlines News :
Home » » Setahun Belakangan Kinerja Kejari Karimun Dipertanyakan, Disinyalir Dugaan Korupsi di Karimun Aman Terkendali

Setahun Belakangan Kinerja Kejari Karimun Dipertanyakan, Disinyalir Dugaan Korupsi di Karimun Aman Terkendali

Written By HARIANBERANTAS on Wednesday, March 4, 2020 | 10:29:00 AM

HARIANBERANTAS, KARIMUN- Diminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) RI segera turun tangan menyelidiki apa yang terjadi sebenarnya ditubuh Kejaksaan Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) atas dugaan pemerasan terhadap pejabat di Tanjung Balai Karimun.

Seyogyanya, kehadiran Kejaksaan Negeri Karimun dapat memberikan jaminan hukum kepada seluruh warga negara tanpa embel-embel lainnya. Jaksa pada umumnya adalah Pengacara Negara yang bertugas untuk membela kepentingan Negara dan juga menyelamatkan keuangan negara dari tangan oknum yang tidak bertanggung jawab.

Selain membela negara dan menyelamatkan keuangan dan aset negara, jaksa juga diberi amanah berfungsi mengontrol atau mengawasi kenerja aparatur negara dalam mengelola keuangan negara, demi tercapainya cita-cita bangsa yang menciptakan apatur negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Namun, hal ini ada perberbedaan terhadap keberadaan Kejaksaan Negeri Karimun di Karimun, khusunya setahun belakangan ini.

Pasalnya, pantauan awak media ini, hampir setahun ini kasus korupsi di Kabupaten Tanjung Balai Karimun terbilang sangat minim mengungkap kasus korupsi dibandingkan Kejaksaan didaerah lain. Padahal di Kabupaten Karimun sendiri sangat banyak dugaan korupsi yang masih terselubung bila ada nyali oknum kejaksaan untuk mengungkapnya.

Pertanyaannya adalah "apakah pejabat di Kabupaten Tanjung Balai Karimun sudah bersih dan bebas dari pratek Korupsi? Pertanyaan itu hanyalah Tuhan dan Kejaksaan Negeri Karimun yang mengetahuinya.

Parahnya, baru-baru ini muncul pula  isu tak sedap yang menerpa tubuh Kejaksaan Negeri Karimun  menjadi buah bibir masyarakat akibat ulah oknum pejabat Kejari Karimun itu sendiri. seperti yang terungkap diklayak publik baru-baru ini berasal dari pengakuan salah seorang Kepala Sekolah (Kepsek) Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Kabupaten Karimun yang mengaku menjadi korban pemerasaan oknum pejabat Kejari Karimun sebulan yang lalu.

Kepsek SMKN mengisahkan nasib yang menimpanya itu kepada sejumlah awak media diruang kerjanya. Dimana oknum Kasi Pidsus Kejari Karimun memanggilnya dan menuding terlibat kasus tindak pidana Korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun 2018 dan tahun 2019 silam.

Atas dasar itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun yang memeriksanya itu meminta sejumlah uang kepada Kepsek SMKN dengan nominal yang sangat fantastis yakni mulai Rp 150 juta hingga Rp 300 juta, dengan dalih penyelidikan atas kasus yang tengah ia hadapi akan ditutup. Ungkapnya.

Kepsek yang minta indentitasnya tidak disebutkan itu mengatakan, ia jadi korban pemerasan oknum jaksa tersebut karena takut. Kepsek mengaku jika sudah telanjur menyerahkan dana sebesar Rp.150 Juta dari jumlah nominal yang diminta oknum jaksa tersebut sebesar Rp.300 juta.

"Saya telah menyerahkan dana Rp 150 juta langsung kepada oknum Jaksa di Kejaksaan Negeri Batam bulan lalu untuk diberikan kepada oknum Kejari Karimun. Karena sebelumnya oknum Jaksa di Karimun menakut-nakuti bahwa saya sudah terlibat tindak pidana korupsi dan BOS," ujar salah seorang Kepala SMK Negeri di Karimun ini kepada tim awak media, jumat (26/2/2020).

Menurut dia, kasus itu bermula dari munculnya soal dana LPJ Komite dan dana BOS tahun 2018 dan 2019 yang mana diduga adanya manipulasi LPJ.

Kemudian oknum Kejari Karimun, menuding Saya (kepala sekolah,red) telah melakukan tidak pidana korupsi dan BOS. Namun, ujung-ujungnya dia meminta kami menyediakan sejumlah uang agar kasus dugaan korupsi dana BOS itu tidak dilanjutkan atau dihentikan.

Awalnya, oknum jaksa Kejari Karimun menyuruh saya menemui seseorang. Tidak lama kemudian orang suruhannya yang saya tidak kenal namanya itu datang menjumpai saya. Pada saat pertemuan itulah oknum itu menyampaiakn jika dia di suruh oleh oknum Jaksa Kejari Karimun untuk menjumpai saya dan menyampaikan pesan. Oknum jaksa itu melalui orang suruhannya berpesan, agar saya harus menyerahkan uang Rp.300 Juta. Namun saya (Kepsek,red) tidak sanggup. Dalam keadaan kepanikan dan bingung akhirnya saya menghubungi keponakan yang juga Jaksa di Batam.

Oknum Jaksa yang juga keponakan saya itu berjanji akan komunikasikan dengan oknum jaksa Kejari Karimun. Tidak lama setelah itu saya dihubungi kembali oleh oknum jaksa batam dan mengatakan kasus saya sudah diselesaikan dengan catatan harus menyerahkan uang Rp.150 Juta untuk oknum Jaksa di Kejari Karimun.

"Yang membujuk saya menyediakan uang adalah seorang oknum jaksa dari Batam yang masih muda. Sementara, uang diterima oleh orang jaksa Batam tersebut mengaku akan diserahkan ke pejabat di Kejaksaan Negeri Karimun yaitu Kasi Pidsus," kata dia.

Mirisnya, untuk memenuhi permintaan oknum Jaksa itu, Kepsek SMKN itu harus mengorbankan satu unit mobil miliknya yang dipergunakan untuk operasional anaknya ke sekolah.

"Terpaksa saya jual mobil yang dipakai anak saya di sekolah guna memenuhi permintaan oknum jaksa tersebut". Imbuhnya sambil meneteskan air mata.

Sementara itu, Andriansyah Kasi Pidsus Kejari Karimun berlagak bersih. Dihadapan tim awak media membantah pengakuan Kepsek tersebut.

"Menurut dari keterangan kepala sekolah, uang sebanyak Rp150 juta diserahkan ke jaksa Batam dan baru diserahkan ke saya itu tidak benar. Saya aja tidak pernah ketemu dan tidak pernah meriksa tentang kegiatan itu," kata Andriansyah kepada tim awak media . Senin (2/3/2020).

Kasi Pidsus Kejari Karimun Andriansyah berlagak bersih itu malah mengancam laporkan kepsek SMKN yang mengaku diperas itu ke Polisi.

Dengan adanya pengakuan kepsek tersebut, saya akan buat laporan ke Polres Karimun karena memang saya tidak pernah terima yang mana dari keterangan Kepsek bahwa jaksa batam itu masih keponakannya dan menyerahkan uang kepada saya. Kata Andriansyah.

Peribahasa mengatakan, Tak ada asap kalau tidak ada api. Kepsek ini tidak mungkin merasa diperas kalau tidak ada pemerasan. 

Fakta membuktikan, bahwa hampir setahun belakangan ini  dugaan kasus korupsi di Kabupaten Karimum sangat minim terungkap, bahkan terbilang aman dari sentuhan hukum dari Kejaksaan Karimun. Oleh sebab itu, diharapkan Jamwas RI untuk meninjau kinerja Kejari Karimun tersebut. Bersambung... (Tim)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas