Headlines News :
Home » » PT.Tasma Puja Disinyalir Garap Kawasan Hutan Lindung Tanpa Izin

PT.Tasma Puja Disinyalir Garap Kawasan Hutan Lindung Tanpa Izin

Written By HARIANBERANTAS on Sunday, March 1, 2020 | 12:23:00 PM

HARIANBERANTAS, INHU- Lokasi operasional Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk pengolahan bahan baku perkebunan kelapa sawit milik investasi PT.Tasma Puja, disinyalir lahan milik negara (kawasan hutan lindung). Anehnya, belum mengantongi izin pelepasan kawasan hutan lindung.
Direktur PT. Tasma Puja

Hal itu dibenarkan oleh Ketut yang disebut-sebut sebagai petinggi PT.Tasma Puja melalui seluler pribadinya kepada awak media ini, Rabu (05/02/2020) lalu.

"Benar, belum punya izin untuk pelepasan dan masih dalam proses pengurusan. Meski demikian,  perizinan lain untuk PKS diareal tersebut, sudah dimiliki.”jawabnya

Demikian juga dengan lahan lanjutnya, PT.Tasma Puja juga memiliki Izin Usaha Perkebunan ( IUP )  yang direvisi Tahun 2014 lalu dengan luas sekitar 2600 hektar, dimulai dari lahan Inti dan Pola Kemitraan.” Ungkap Ketut, yang diduga kuat memiliki peranan tertinggi di managemen PT.Tasma Puja dan membenarkan lokasi PKS yang memiliki izin daerah itu, masih masuk dalam kawasan hutan lindung.

Jika ada pemerintah daerah menerbitkan izin, ternyata masih dalam hutan kawasan tanpa pelepasan terlebih dahulu, artinya kebijakan  itu dinilai salah dan dapat dibatalkan. “tegas Praktisi Hukum, Dody Fernando SH MH menilai perizinan yang dikantongi PT.Tasma Puja.

Tidak bisa dikeluarkan IUP atau bentuk Izin lainnya dalam kawasan hutan, kecuali pelepasan dilakukan terlebih dahulu. Artinya dapat dibatalkan sesuai aturan yang diatur dalam UU Lingkungan Hidup dan Kehutanan.”tandasnya.

Masih soal PT Tasma Puja lanjut Dody, belum lama ini telah dilaporkan soal perkara tindak pidana kehutanan, dimana pihak penegak hukum hanya  terbeban tuntutannya pada kepala desa dan pengurus Koperasi Mota Makmur. Sedangkan pihak pemilik PT.Tasma Puja selaku pemberi modal sekitar 9 milyar, ko bisa lari dari peristiwa tersebut.”sesalnya.

Pada hal dalam pasal 56  KUHP tegas Dody Fernando, sebagai orang membantu melakukan kejahatan dari peristiwa membuka lahan perkebunan diareal masih kawasan hutan tanpa izin  tersebut, pihak PT.Tasma Puja seharusnya ikut serta terlibat dalam tindak pidana perusakan kehutanan.”pungkasnya.

DLH Akan Panggil PT. Tasma Puja

Terkait aktifitas kegiatan pengolahan perkebunan kelapa sawit milik PT. Tasma puja hingga ribuan hektar, pihak Dinas Lingkungan Hidup ( DLH ) Kabupaten Indragiri Hulu berjanji akan memanggil.

“waktu dekat akan perintahkan turun terlebih dahulu staf meninjau langsung lokasi pengolahan perkebunan yang dimiliki PT. Tasma Puja, baru menyusul untuk memanggil.” Ucap janji Kepala DLH Kabupaten Indragiri Hulu, Ir.Selamat MM pada awak media Kamis,(30/1).

Menurut Selamat, bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) sesuai UU no 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Mengapa tidak, ditegaskan dalam pasal 109 dalam UU tersebut ditegaskan, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Sehingga perlu ditindak perusahaan yang tidak patuh dengan ketentuan yang ada.”tegas Selamat.

Sebelumnya diakui, Belum ada terdaftar PT. Tasma Puja pernah mengurus IUP di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu ( DPMPTSP ) Kabupaten Indragiri Hulu. Meski demikian, lebih kordinasi dengan OPD tehnis untuk lebih jelas.”ujar Kepala DPMPTSP Kabupaten Indragiri Hulu melalui Kabid Perizinan, Hendrik didampingi Sutrisno.

Ketua komisi II DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Dodi Irawan SHi menyesalkan masih adanya perusahaan tidak patuh aturan. Seharusnya di pemerintah daerah dan penegak hukum tidak membiarkan perusahaan merajalela tanpa legalitas.

Ditegaskan lagi, diminta Dinas Pertanian dan Perikanan yang membidangi perkebunan, termasuk dinas lingkungan hidup, agar tidak bermain api terhadap lahan milik negara yang selama ini bebas di kelola oleh oknum tertentu, Tutupnya. (Tim) 
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas