Headlines News :
Home » » Plt Bupati Bengkalis Dicekal ke Luar Negeri, Polda Riau Tak Hadiri Sidang Prapid

Plt Bupati Bengkalis Dicekal ke Luar Negeri, Polda Riau Tak Hadiri Sidang Prapid

Written By HARIANBERANTAS on Wednesday, March 11, 2020 | 12:36:00 PM

HARIANBERANTAS,  PEKANBARU- Setelah Polda Riau menetapkan status pelaksana tugas atau Plt Bupati Bengkalis, dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO, sekarang nasib Pelaksana Tugas Bupati Negeri Junjungan Kabupaten Bengkalis, Muhammad itu, dicegal bepergian ke luar negeri.   

Demikian relles berita yang diterima Redaksi Harian Berantas ini,  Selasa (10/03) malam. Dikabarkan, Plt Bupati Bengkalis (Muhammad-red), telah ditetapkan dalam DPO usai tiga kali mangkir dari panggilan pemeriksaan oleh Polda Riau dalam perkara dugaan korupsi saat ia menjabat Kadis PU Riau.  

"Iya, kita sudah koordinasi dengan imigrasi," kata Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau AKBP Fibri Karpiananto di Pekanbaru, Selasa (10/3/2020).  

Dijelaskan Fibri, pencekalan dilakukan bersamaan dengan ditetapkannya Wakil Bupati Bengkalis Muhammad yang saat ini menjadi sebagai pelaksana tugas sebagai buronan korupsi awal Maret 2020 lalu.  

Selain mencekal Muhammad ke luar negeri, Fibri juga mengatakan turut berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk melacak sosok politisi PDI Perjuangan itu menghilang.  

"Kita juga koordinasi dengan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya," ujarnya.  

Muhammad ditetapkan sebagai buronan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau setelah politisi PDI Perjuangan itu tiga kali mangkir dari panggilan penyidik. Hingga kini, Polda Riau mengaku masih kesulitan melacak Muhammad.  

Ia ditetapkan sebagai Plt usai Bupati Bengkalis, Amril Mukminin ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam kasus dugaan korupsi juga. 

Muhammad mulai menghilang usai status DPO itu keluar pada awal Maret 2020 kemarin.  
Beberapa agenda pemerintahan di Kabupaten Bengkalis pun dujabarkan kerap ditinggalkan. 

Status tersangka Muhammad terkuak setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menyebutkan telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) perkara dugaan korupsi pipa transmisi PDAM di Inhil dengan mencantumkan nama Muhammad. 

SPDP itu diterima Kejari pada 3 Februari 2020. Selain mangkir dari panggilan, Muhammad juga diketahui telah mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru. 

Bahkan jadwal sidang Prapid yang seharusnya dimulai, Selasa (10/03), ditunda karena ketidakhadiran dari pihak Termohon dalam hal ini Ditreskrimsus Polda Riau.

Sidang rencananya dipimpin Hakim Ketua Yudissilen SH di ruang Mudjiono SH hanya dihadiri oleh kuasa hukum Muhammad, dari Kantor Hukum BRIS and Partners.  

Sementara dari perwakilan Polda Riau, tidak hadir sampai sidang akan dimulai. Alhasil, hakim pun memutuskan untuk menunda sidang hingga pekan depan.***(rls/tim/red)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas