Headlines News :
Home » » Diduga 23 Tahun Ilegal, PT. WMI Bebas Melegang

Diduga 23 Tahun Ilegal, PT. WMI Bebas Melegang

Written By HARIANBERANTAS on Wednesday, March 25, 2020 | 1:41:00 PM

HARIANBERANTAS, INHU- Pada dasarnya, pengembangan perkebunan kelapa sawit di indonesia dimaksudkan untuk menaikkan pendapatan masyarakat terutama devisa negara melalui pekerjaan yang produktif. 

Disamping itu, pembudidayaan ini juga ditunjukkan untuk meningkatkan nilai tambah dan nilai saing. Memacu tingkat pertumbuhan ekonomi daerah, serta memaksimalkan sumber daya alam.

Bukan dengan perusahaan yang satu ini, PT. Wahana Mandiri Indonesia (WMI) yang terletak didesa paya rumbai kecamatan seberida kabupaten indragiri hulu ini sudah berdiri sejak tahun 1997 atau 23 tahun lalu, namun sampai saat ini belum ada mengantongi legalitas terutama Izin Usaha Perkebunan (IUP).

Anehnya, perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan ini sampai dengan saat ini tidak tersentuh oleh hukum dan pemerintah. Kenapa tidak.? PT. WMI selalu mengandalkan STDP dari ribuan hektar yang dipecah-pecah oleh dinas perkebunan.

Padahal jelas dalam aturan perundang-undangan no 39 tahun 2014 tentang perkebunan. bahwa IUP adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang yaitu bupati/walikota dan wajib dimiliki oleh usaha perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan. peraturan mengenai izin usaha perkebunan mengacu pada peraturan menteri pertanian no 98/permentan/OT.140/9/2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan. 

Dimana peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan pelaku usaha perkebunan secara berkeadilan dan memberikan kepastian dalam usaha perkebunan.

Menguaknya rahasia perusahaan WMI kepada masyarakat yang selama ini sudah mengangkangi undang-undang dan merugikan negara menjadi buah bibir dan perbincangan hangat ditengah-tengah masyarakat. Banyak kecaman dari masyarakat dan mengutuk berat perusahaan ini.

Kecaman ini juga ditanggapi oleh sekretaris komisi II DPRD inhu Martimbang simbolon, kita (Dewan) sangat menyayangkan Hal ini. Dimana PT. WMI sudah berdiri sejak 1997 namun tidak mengantongi izin apa pun terutama IUP jelas Martimbang, kita meminta instansi terkait dalam Hal ini DPMPTSP dan juga dinas perkebunan untuk mengawasi perusahaan yang tanpa memiliki badan hukum yang menggarap dan mendirikan perusahaan tanpa izin.

Perusahaan yang menguasai lahan hingga ratusan hektar atau ribuan hektar lanjut Martimbang, harus memiliki usaha perkebunan (IUP) serta berbadan hukum. Sebab ada juga undang-undang pidana nya lho sebutnya, melakukan kegiatan perkebunan tanpa memiliki izin dijerat pasal 107 UU no 39 tahun 2014 tentang perkebunan. 

Kalau memang benar mereka belum mengantongi izin, kita akan Hearing dan akan meminta kepada pemerintah melalui dinas terkait agar menindak tegas perusahaan yang nakal yang tidak taat kepada aturan atau undang undang yang berlaku. Kita akan susun Tim dan waktu kapan kita akan turun Sidak kelapangan tutup Martimbang. (S.Barat)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas