Headlines News :
Home » , » Supervisor Pengawasan Pertamina, Aditya: 3 SPBU di Sepanjang Lintas Timur Lakukan Pelanggaran Pengisian BBM Subsidi Diluar Ketentuan

Supervisor Pengawasan Pertamina, Aditya: 3 SPBU di Sepanjang Lintas Timur Lakukan Pelanggaran Pengisian BBM Subsidi Diluar Ketentuan

Written By HARIANBERANTAS on Saturday, February 22, 2020 | 3:41:00 PM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 14.284.633 selama ini cukup dikenal masyarakat sebagai SPBU Nakal dan kebal HUKUM.

Pasalnya, SPBU tersebut diduga melayani pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium (Subsidi) yang seharusnya diperuntukan bagi masyarakat, akan tetapi pihak (SPBU) 14.284.633 ini memperjual belikannya kepihak pengusaha menggunakan Jerigen untuk meraup keuntungan yang lebih besar, sebagaimana yang telah di Publikasikan oleh media www.riauinvestigasi.com, Selasa (18/02/2020).

"Kalau untuk di wilayah Pangkalan Kerinci, kemarin awal bulan pun kita sudah lakukan pengecekan di lapangan. Hasilnya, di temukan ada 3 SPBU di lintas timur melakukan pelanggaran pengisian diluar ketentuan." ungkap Aditya Supervisor Pertamina Wilayah Kerinci, Inhu dan Inhil, Via Telp Seluler pribadinya. Sabtu (22/02/2020)

Kalau jiregen ini Kan ada ketentuannya, kebutuhannya untuk apa?. kalau untuk Nelayan dan Pertanian harus ada rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) serta dari Dinas Pertanian. Kata Aditya kepada awak media melalui wartawan www.riauinvestigasi.com.

Aditya melanjutkan, untuk kebutuhan pelayanan umum seperti rumah sakit type C, harus ada rekomendasi dari Dinas Kesehata. Intinya harus ada rekomendasi pihak terkait yang membidangi kegiatan masyarakat daan lain sebagainya.

Perlu diketahui, tambah Aditya, aturan terkait Dinas masuk dalam Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyedian, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM). Kalau diluar itu ya tidak bisa dilayani, Ucapnya.

Disinggung masalah nakal dan kebal aturan. Aditya menjawab SPBU mana?, kalau memang ada  masyarakat menemukan dugaan SPBU Nakal, maka dapat melaporkan melalui Contact Call Center di nomor 135 dengan menyebutkan nama dan nomor SPBU, kapan kejadiannya dan produknya apa ?,.

Akses pengaduan ini dapat disampaikan masyarakat melalui sms dan itu langsung kepada saya." pinta Aditya.

Terhadap SPBU nakal, kita sudah terapkan sanksi berupa sanksi skorsing penghentian Suplay BBM jenis produk yang dilakukan pelanggaran yakni selama 2 (dua) Minggu. Namun ketika ada pelanggaran serupa, dapat diberikan sanksi teguran dan sanksi pemutusan hubungan kerjasama usaha kalau ada unsur kesengajaan serta berulang-ulang dilakukan.

"Saya yakin dengan dihentikan sanksi skrosing Suplay BBM pasti jera, dan dalam keadaan seperti itu (dugaan SPBU Nakal,red) akan ditindak lanjuti. Kemungkinan jika ditemukan bukti akan ditindak sesuai peraturan tertentu." tutup Aditya.

Sementara pihak SPBU dengan nomor seri 14.284.633 melalui Andika selaku pengawas kepada awak media mengatakan, bagusnya pimpinan redaksinya datang kemari saja. Sedangkan terkait berita dugaan pelanggaran tersebut tidak ditanggapinya. Hingga berita ini dilansir, Pimpinan SPBU 14.284.633 belum memberikan keterangan persnya secara resmi.

Diharapkan kepada pemerintah dan Pertaminan segera memberhentikan dan mencabut izin operasional SPBU 14.284.633 yang mencari keuntungan diatas penderitaan masyarakat selama ini. Sebab selama ini masyarakat sangat kesulitan mendapatkan BBM Subsidi. Kata B. Anas Plt. Ketua Umum DPP LSM Komunitas Pemberantas Korupsi (LSM KPK).

Kemudian, tambahnya, Kapolri harus tindak oknum polisi yang memanfaatkan BBM subsidi diluar ketentuan menggunakan serigen demi meraup keuntungan pribadi tanpa memperhatikan nasib masyarakat. Pintanya (Team)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas