Headlines News :
Home » , » Pengurus DPD PDIP Laporkan Balik Morlan Simanjuntak & Kuasa Hukumnya Ke Mapolda Riau, Ini Ancam Kamaruddin Simanjuntak Kuasa Hukum Morlan Simanjuntak Untuk PDIP

Pengurus DPD PDIP Laporkan Balik Morlan Simanjuntak & Kuasa Hukumnya Ke Mapolda Riau, Ini Ancam Kamaruddin Simanjuntak Kuasa Hukum Morlan Simanjuntak Untuk PDIP

Written By HARIANBERANTAS on Saturday, February 22, 2020 | 1:32:00 PM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Bermula kicauan Morlan Simanjuntak melalui kuasa hukumnya Komarudin Simanjuntak ke media serta melaporkan petinggi partai PDI-Perjuangan ke pihak kepolisian terkait permintaan sejumlah uang mencapai ratusan juta rupiah yang tidak terealisasi 100 %. 
Doc. Nett
Atas ketidak direalisasikan permintaan uang itu seratus persen (100%)  yang diminta oknum petinggi pengurus partai PDI-Perjuangan berujung pemecatan klien saya dari keanggotaan partai sehingga gagal untuk jadi anggota DPRD Kabuapten Kampar. Meskipun kliennya kata kuasa hukumnya (Komarudin Simanjuntak,red)  telah menyerahkan sebagian. Padahal klien saya telah berhasil meraih suara terbanyak didapilnya yakni Dapil 5 (lima) Kecamatan Siak Hulu-Kampar serta diusulkan untuk dilantik sebagai anggota DPRD periode 2019-2024.

Pemecatan klien saya (Morlan Simanjuntak,red) itu cacat hukum. Karena klien saya difitnah. "Pengurus PDI-Perjuangan termasuk Megawati Sukarno Putri memfitnah klien dengan alasan telah melakukan pidana Pemilu yakni politik uang." kata Kamarudin kepada wartawan di Bareskrim Mabes Polri, Senin (10/2/2020) kemaren.


PDI-Perjuangan Keberantan dan Laporkan Balik Morlan Kepolisi:

Pengurus DPD PDI-Perjuangan tak terima dengan pelaporan Morlan Simanjuntak melalui kuasa hukumnya Kamarudin Simanjuntak beberapa waktu lalu. DPD PDIP merasa dicemarkan nama baik partai dan sekjen PDIP Hasto, akhirnya melaporkan balik Morlan Simanjuntak dan Kuasa Hukumnya Kamarudi Simanjuntak ke Polda Riau, pada Selasa (11/02/2020) kemaren.

Melalui kuasa hukum PDIP wilayah Riau Megawati Matondang, resmi melaporkan Morlan Simanjutak, anggota DPR Kampar terpilih yang dipecat PDIP dari keanggotaan bersamaan dengan kuasa hukumnya Kamarudin Simanjuntak ke Polda Riau terkait pencemaran nama baik partai PDIP dan fitnah kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Morlan Simanjuntak dituduh telah menyebarkan fitnah dan pencemaran nama baik yang sangat merugikan nama baik PDIP, khususnya Hasto Kristiyanto sebagai sekjen PDIP di media sosial (medsos). Fitnah itu terkait pernyataan Morlan kepada sejumlah media yang mengaku dirinya dipecat dari PDIP dan tidak jadi dilantik menjadi anggota DPRD Kampar, karena tidak memenuhi permintaan sejumlah uang lewat orang suruhan Hasto. Kata Megawati Matondang bidang Hukum DPD PDIP kepada awak media.

Pernyataan tuduhan Morlan tersebut juga dibantah Ketua DPD PDIP Riau H.Zukri. Dihadapan awak media H.Zukri mengaku tidak yakin terhadap ucapan Morlan sebagai sebuah kebenaran dan fakta.

"Apa yang disampaikan Morlan ke sejumlah media sangat merugikan PDIP, khususnya Hasto, karena itu adalah merupakan fitnah," Kata H. Zukri.

Dasar PDIP memecat Morlan adalah adanya putusan Mahkamah Agung nomor Putusan Mahkamah Agung Nomor: 424 K / PID / 2015 tanggal 1 Juli 2015.

Isi keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) yang menolak upaya hukum (Kasasi) yang di ajukan Morlan Simanjuntak atas putusan  Pengadilan Tinggi No. 186: PID.B / 2014 / PTR pada 14 November 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No : 40 / PID.B / 2014 / PN SIAK tertanggal 10 Juni 2014 terhadap kasus pencurian aset berupa besi milik PT. Pertiwi Prima Plywood tepatnya di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabuopaten siak tahun 2012 lalu.

PDIP merasa dibohongi oleh Morlan dengan membuat surat keterangan catatan kepolisian yang diperkuat oleh surat keterangan Pengadilan Negeri Bangkinang. Namun, setelah DPP PDIP menerima perintah pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Agung terhadap salah satu kader partai PDIP Morlan Simanjuntak untuk menjalani hukuman didalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Siak.

Kemudian, Morlan Simanjuntak melalui kuasa hukumnya Kamarudi Simanjuntak menyebarkan fitnah dan pencemaran nama baik PDIP khususnya Hasto.

Merasa difitnah dan dicemarkan nama baik PDIP khusunya Hasto, makanya DPD PDIP Riau melaporkan kembali Marlon Simanjuntak,cs.


Kuasa Hukum Marlon Simanjuntak ancam Pidanakan oknum pengurus PDIP yang melaporkannya ke Polisi:

Kamaruddin Simanjuntak kuasa hukum Marlon, ancam balik oknum pengurus PDIP yang turut melaporkan dirinya ke polisi atas pernyataannya ke usai membuat laporan polisi ke Mabes Polri beberapa waktu lalu.

Kamaruddin Simanjuntak mempertanyakan kapasitas dan dasar hukum para oknum pengurus PDIP yang melaporkannya kepolisi.

"Apa kapasitas dan dasar hukum oknum partai pengurus PDIP melaporkan saya ke polisi?" tanya Kamaruddin

"Sampaikan ke oknum-oknum pengurus partai itu, nanti saya pidanakan mereka semua. Apakah mereka mau saya bongkar semuanya siapa saja yang menerima uang dari klien saya (Morlan,red). Jangan macam-macam mereka itu, saya ini (Kamaruddin,red) bukan asal bicara, semuanya ada buktinya" Kata KAmaruddin saat dihubungi awak media ini melalui sambungan telpon, Kamis, (20/02/2020) siang. 

Kamaruddin menambahkan, oknum pengurus PDIP itu jangan bicara hukum jika tidak mengerti hukum. Karena dasar saya menyampaikan pernyataan di Mabes Polri kemaren bertindak sebagai pengacara Morlan. kemudian saya juga punya bukti semuanya, saya bukan asal bicara" ujarnya sambil berjanji akan memberikan bukti ke redaksi media ini.

Kamaruddin menambahkan lagi, terhada pemecatan klienya, pihaknya telah mengirim surat somasi ke DPP PDIP yang ditunjukan langsng ke Ibu Megawati dan Menteri Hukum dan Ham Yasona Laolly, namun hingga saat ini tidak ada jawaban. Kata Kamaruddin

Bahkan kata Kamaruddin lagi, PDIP mengeluarkan surat palsu pemecatan klien saya (Marlon Simanjutak,red)  sebanyak dua kali. Ucapnya

Saya meminta pihak oknum pengurus partai PDIP agar tidak bermain api dengannya, karena dirinya juga selama ini kuasa hukum keluarga Megawati Putri sampai detik ini. pintanya.


Penjelasan KPU-D Kampar terkait status hukum Morlan Simanjuntak:

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU-D) Kabupaten Kampar, Ahmad Dahlan didampingi empat anggotanya kepada media ini menjelaskan, bahwa proses administrasi pencalonan hingga diusul untuk dilantiknya sdr. Morlan Simanjuntak telah memenuhi persyaratan seperti calon lainya.

Namun, sebelum Morlan Simanjuntak itu dilantik kami menerima surat dari DPC PDIP Kampar pada tanggal 27 Agustus 2019 untuk memberitahukan bahwa Morlan Simanjuntak tidak bisa mengikuti proses pengambilan sumpah sebagai anggota DPRD Kampar periode 2019-2024 dikarenakan Morlan Simanjuntak sedang menjalani hukuman pida di Lapas Siak di Rumbai. Karena keterbatasan waktu, makanya kami tidak bisa mendatangi Morlan untuk memastikan status hukumnya tersebut. Kata Dahlan di kantornya, Kamis, (20/02/2020) sore.

Lebih jauh Dahlan menjelaskan, pihaknya telah membuka pintu lebar-lebar kepada para pihak dan masyarakat untuk menyampaikan keberatan bila ada yang mengajukan keberatan terhadap seluruh calon anggota DPRD Kampar yang terpilih termasuk Morlan Simanjuntak, hingga sidang pleno dan sampai pengajuan nama-nama calon anggota DPRD Kampar untuk di lantik ke Gubernur Riau sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk melaksanakan pelantikan.

Kemudian, aneh rasanya, kok tiba-tiba datang surat pemberitahuan DPC PDIP ke KPUD kampar itupun mendadak.

Dahlan menambahkan, terkait kasus yang dihadapi Morlan Simanjuntak adalah diluar kewenangan kami. Karena pada saat Marlon Simanjuntak mengajukan diri sebagai calon anggota DPRD Kampar telah melampirkan surat keterangan dari kepolisian yang diperkuat oleh surat keterangan dari Pengadilan Negeri Bangkinang pada saat itu. Jika kasus itu jauh-jauh hari telah diputus oleh pengadilan, maka Morlann lah yang membohongi kami di KPUD ini, Imbuhnya.

Disinggung dengan adanya Pergantian Antar waktu. Dahlan mengatakan, itu diluar tangung jawab KPUD. Tugas kami sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya memfalidasi data saja. Apabila ada perubahan, maka kami memfalidasinya kembali dengan catatan ada surat dari pihak terkait seperti Ketua DPRD Kampar. Jelasnya sambil menjukkan surat balasan KPUD ke ke Ketua DPRD Kampar.

Sementara Ketua DPC PDIP Hanafiah saat dimintai tanggapanya awak media ini belum berhasil. Karena dirinya sedang berada di luar kota yaitu di Lombok.

"Maaf pak, saya tidak ada di kantor, kebetulan saya lagi di Lombok". Jawabnya.

Hingga berita ini diturunkan pihak pengurus PDIP belum memberikan keterangan terkait ancaman kuasa hukum Morlan Simanjuntak tersebut diatas. (Redaksi)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas