Headlines News :
Home » , , » Oknum Penguru Partai PDIP Disinyalir Manfaatkan Caleg Demi Meraup Keuntungan Pribadi & Partai

Oknum Penguru Partai PDIP Disinyalir Manfaatkan Caleg Demi Meraup Keuntungan Pribadi & Partai

Written By HARIANBERANTAS on Wednesday, February 26, 2020 | 1:45:00 PM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Proses dan tata cara pelaksanaan pemilihan umum mulai dari pemilihan calon Presiden Republik Indonesia / calon Wakil Republik Indonesia, calon anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk periode 2019-2024  termasuk larangan bagi partai politik diatur  Undang-undangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Ketentuan mengenai Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses seleksi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 242.

Berdasarkan penelusuran dan bukti yang diperoleh awak media ini terungkap bahwa oknum pengurus PDIP diduga menerima imbalan dari salah satu calon anggota DPDR Kabupaten berinisial MS (Marlon Simanjuntak) berupa uang dan barang. Tak tangunggung-tanggung nilainya mencapai ratusan juta rupiah dan sejumlah barang senilai puluhan juta untuk keperluan pembangunan kantor PDIP.
Salah Satu Bukti Transaksi Uang

Uang senilai ratusan juta rupiah itu diduga di nikmat oleh sejumlah pengurus petinggi partai PDIP mulai dari pengurus DPC hingga DPP. Ada yang secara langsung ada pula secara transfer. Bukan hanya itu saja, bahkan biaya transportasi oknum pengurus PDIP dari Riau ke Jakarta ditanggung oleh MS. Misalnya, salah satu oknum pengurus PDIP yang meminta uang dari korban adalah oknum sekretaris DPC PDIP Kabupaten Kampar berisial TF.

Mantan anggota DPRD Kabupaten Kampar dua periode itu, diduga menerima ratusan juta rupiah dan bahan bangunan untuk pembangunan kantor partai PDIP, serta biaya tiket pesawat untuk mengantar sejumlah uang kepada petinggi pengurus PDIP di Jakarta. Berdasarkan buktu surat pernyataan dan Transfer sejumlah uang serta rincian barang bahan bangunan kantor PDIP senilai Rp.35 juta. Hal itu diungkapkan MS melalui kuasa hukumnya kepada awak media, Senin (24/02/2020).
Ini salah Satu Bukti Bon Bahan Bangunan Kantor PDIP

Iroisnya, setelah puas menggorogoti harta korban (MS,red), pengurus PDIP memecat korban dari keanggotaan PDIP melalui bukti surat No.22/KPTS/DPP/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang tanda tangani langsung oleh Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri dan Sekretari Jenderal Hasto Kristiyanto.

Sangat luar biasa alasan oknum petinggi pengurus PDIP memecat korban dari keanggotaan setelah puas menggorogoti harta korban dengan tuduhan telah ditetapkan sebagai narapidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap karena terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen, telah menciderai kepercayaan rakyat kepada Partai serta menjatuhkan citra dan wibawa Partai di mata masyarakat merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin Partai, 

Usai memecat korban, lantas DPP PDIP mengalihkan posisi korban sebagai anggota DPRD Kabpaten terpilih kepihak lain melalui bukti surat  Pergantian Antar Waktu (PAW) No.1098/IN/DPP/I/2020, sebagai tindaklanjut surat DPC PDIP Kabupaten Kampar No.034/IN/DPC.17.12/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 pada pokonya tentang pemecatan MS dari keanggotaan DPIP dan persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Kampar periode 2019-2020. 

Menurut korban, pada saat mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota DPDR Kabupaten Kampar periode 2019-2024 dari partai PDIP ke KPU (Komisi Pemilihan Umum) dinyatakan memenuhi persyaratan. Namun, setelah berhasil meraih hati rakyat dari dapil 5 dan dinyatakan layak untuk di lantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Kampar, secara tiba-tiba muncul surat pemecatan dan surat PAW dari PDIP.

Menurut korban melalui kuasa hukumnya Kamaruddin Simanjuntak mengatakan, apa yang dituduhkan oknum petinggi PDIP adalah fitnah dan pencemaran nama baik serta perbuatan melawan hukum. pihaknya akan melaporkan kembali oknum-oknum pengurus PDIP tersebut.

Kamaruddin Simanjuntak, berdasarkan bukti surat KPU-D Kampar No.260/PL.01.8-SD/1401/KPU-Kab/VII/2019, tanggal 23 juli 2019 kepada DPD PDIP, yang pada pokoknya bahwa MS adalah calon terpilih anggota DPRD Kampar hasil pemilihan umum tahun 2019.

Kemudian, bukti surat keterangan dari Bawaslu Kabpaten Kampar No. 001/RI-04/HK.01.00/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang pada pokoknya MS tidak pernah terbukti melalukan tindak pidan pemilu dan tidak terdapat perselisihan hasil pemilu di Mahkama Konstitusi (MK).

Lebih jauh Kamaruddin menjelaskan, pihaknya telah mengajukan keberatan kepada DPP PDIP tidak ditanggapi. Begitu juga gugatan ke gugatan ke Mahkamah Partai PDIP hingga kini tidak pernah di sidangkan.

Gugatan itu diajukan kata Kamaruddin, karena keputusan partai PDIP memecat MS dari keanggotaan cacat hukum. Sebab, MS tidak pernah disidangkan melanggar kode etik partai. Namun, karena tidak ada tanggapan sama sekali terhadap materi keberatan kami, akhirnya kami memilih membuat laporan ke Mabes Polri guna pengusutan perbuatan oknum PDIP secara pidana. Namun, yang dilakukan oleh pengurus PDIP melalui DPDnya di Riau melaporkan MS dan saya sebagai kuasa hukum MS, Ucap Kamaruddin.

Secara terpisah, ketua DPC PDIP Kabupaten Kampar, Hanafi ketika dihubungi awak media mengatakan, pihaknya tidak menanggapinya lagi masalah MS, karena perkaranya sedang berproses di penegak hukum. Hanafi meminta untuk tidak memberitakan masalah MS itu lagi.

“Terkait Masalah MS saya tidak menanggapinya lagi. Jangan lagi diberitakan masalah itu. Kan Masih banyak berita lainnya” Pinta Hanafi dengan ketakutan.

Ketika awak media mempertanyakan ada apa Hanafi melarang untuk diberitakan masalah MS tersebut dan apa masalahnya? Hanafi menjawab tidak apa apa dan juga tidak ada masalah, hanya saja jangan di beritakan lagi. 

“Tidak apa apa dan tidak ada masala, hanya saja jangan diberitakan” Pintanya lagi.

Ada apa sebenarnya dengan Hanafi di balik pemecatan MS? Apakah Hanafi menerima percikkan uang dari MS? Jawabannya kita tunggu berita selanjutnya.

Secara terpisah, ketika awak media konfirmasi kepada sekretaris DPC PDIP berinisial TF yang juga disebut-sebut telah menerima sejumlah uang hingga ratusan juta dari MS, belum memberikan keterangan persnya. Karena TF ini pada saat awak media dirinya mengaku sedang menghias pengantin dan berjanji akan menghubungi kembali.

Hingga berita ini diturunkan TF belum memberikan keterangan persnya sehubungan dugaan penerimaannya uang dari MS. Sama halnya ketua DPD PDIP Riau H.Zukri tidak berada di kantornya, hingga di datangi ke ke ruang kerjanya di DPRD Riau juga tidak berada di tempat karena sedang melaksanakan reses di wilayah kabupaten Kampar. (Anas)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas