Headlines News :
Home » » Pemkab Bengkalis Terima Penghargaan Terbaik Ke Dua Se-Provinsi Riau

Pemkab Bengkalis Terima Penghargaan Terbaik Ke Dua Se-Provinsi Riau

Written By HARIANBERANTAS on Sunday, January 5, 2020 | 1:51:00 PM

HARIANBERANTAS, BENGKALIS- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Bengkalis mendapat penghargaan terbaik Ke II (Dua) sebagai role model Penyelenggara Pelayanan Publik kategori pelayanan prima dari Gubernur Riau.

Penghargaan tersebut diserahkan Gubri H.Syamsuar  melalui Sekertaris daerah Provinsi Riau. H. Yan Prana Indra Rasyid, dalam acara kegiatan sosialisasi aturan penanaman modal, dan sosialisasi Business Intellignce (BI) Intelegensi Bisnis, yang diterima Bupati Bengkalis, Amril Mukmini yang diwakili oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  Satu Pintu  (DPMPST) Kabupaten Bengkalis (Basuki Rakhmad)  di Hotel pangeran pekanbaru Rabu 27-11-2019, lalu.

pantauan wartawan dalam acara penyerahan penghargaan luar biasa yang diraih oleh Kabupaten Bengkalis yang diterima langsung oleh  Mantan Camat Mandau ini, sangat atusias karena pencapaian dari tahun 2017 hingga Oktober 2019, terbesar ke dua di provinsi Riau, sehingga membawa harum nama daerah kabupaten bengkalis.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  Satu Pintu  (DPMPST) Kabupaten Bengkalis (Basuki Rakhmad)  kepada wartawan mengatakan.

Alhamdulillah kita sangat bersyurukur berhasil meraih peringkat terbaik ke dua Se Provinsi Riau, dengan penghargaan ini menjadi motivasi bagi kita agar pada tahun yang akan datang lebih baik lagi.

Kesertaris DPMPST, Rafiardhi Ikhsan, komitmen pemerintah kabupaten bengkalis Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan  peyanan  kepada investor, dari tanhun 2018 pemerintah kabupaten bengkalis dalam hal ini bupati bengkalis, telah melimpahkan kewenangann kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan satu pintu kebupaten bengkalis, antara lain :
  1. Izin lokasi ,Izin Usaha ,OSS;
  2. Izin mendirikan Rumah Sakit ,Izin Usaha,OSS;
  3. Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT, Izin Komersial / Operasional,OSS;
  4. Izin Toko Alat Kesehatan, Izin Komersial / Operasional,OSS;
  5. Izin  Laboratorium Klinik, Izin Komersial /Operasional,OSS;
  6. Izin Toko Optikal, Izin Komersial / Operasional,OSS;
  7. Izin Operasional Rumah Sakit,Izin Komersial / Operasional,OSS;
  8. Izin Operasional Klinik, Komersial / Operasional,OSS;
  9. Surat Izin Praktek Dokter Umum /Spesialis/ Dokter Gigi,Izin Komersial / Operasional,DPMPSP;
  10. Izin Apotek,Izin Komersial /Operasional,OSS;
  11. Izin Toko Obat,Izin Komersial / Operasional,OSS;
  12. Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional,Izin Komersional /Operasional,OSS;
  13. Surat Izin Kerja Perekam Medis,izin Komersial / Operasional,OSS;
  14. Surat Izin Praktek Bidan,Izin Usaha, DPMPSP;
  15. Surat Izin Praktek Apoteker,Izin Usaha,DPMPSP;
  16. Surat Izin Kerja / Praktek Perawat,Izin Usaha,DPMPSP;
  17. Surat Izin Praktek Penata Anestesi,Izin Usaha,DPMPSP;
  18. Surat Izin Kerja /Praktek Fisoterapis,Izin  Usaha,DPMPSP;
  19. Surat Izin Praktek Refraksionis Optisien dan Optometris,Izin Usaha,DPMPSP;
  20. Surat Izin Kerja Radiografer;
  21. Surat Izin Praktek Elektromedis,Izin Usaha,DPMPSP;
  22. Surat Izin Praktek Tenaga Sanitarian,Izin Usaha,DPMPSP;
  23. Surat Izin Prakte Okupasi Terapis;
  24. Surat Izin Praktek Tenaga Gizi;
  25. Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium;
  26. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional;
  27. Surat Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut;
  28. Surat Izin Praktek Tenaga Teknis kefamarsia;
  29. Surat izin praktek tukang gigi;
  30. Surat izin kerja / praktek terapi wicara;
  31. Surat izin kerja teknisi gigi;
  32. Sertifikat laik sehat hotel;
  33. Sertifikat laik higiene sanitasi depot air minum isi ulang;
  34. Sertifikat laik higiene sanitasi jasa boga;;
  35. Sertifikat laik higiene sanitasi rumah makan dan restoran;
  36. Sertifikat penyuluhan keamanan pangan;
  37. Izin penyelenggaraan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit;
  38. Sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPPIRT);
  39. Izin unit transfusi darah (UTDRS);
  40. Izin lingkungan;
  41. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (SPPL);
  42. Izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) untuk usaha jasa;
  43. Izin pembuangan air limbah;
  44. Izin operasional pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) untuk penghasil;
  45. Izin pengelolaan sampah;
  46. Surat izin usaha perikanan (SIUP);
  47. Tanda daftar kapal perikanan untuk nelayan kecil;
  48. Tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil;
  49. Izin usaha industri;
  50. Izin perluasan usaha Industri;
  51. Izin usaha kawasan industry (IUKI);
  52. Izin perluasan kawasan industri;
  53. Surat izin usaha perdagangan (SIUP);
  54. Surat tanda pendaftaran waralaba (STPW);
  55. Tanda daftar gudang;
  56. Surat izin toko swalayan /IUTM;
  57. Surat izin pusat perbelanjaan (IUPP);
  58. Izin penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau;
  59. Izin pelabuhan umum;
  60. Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat (angkutan di perairan);
  61. Izin usaha angkutan dan danau;
  62. Izin usaha angkatan laut;
  63. Persetujuan kerja keruk dan / atau reklamasi;
  64. Persetujuan pengoperasian angkutan sungai dan danau dalam kabupaten;
  65. Persetujuan hasil analisis;
  66. Persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan;
  67. Izin penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan;
  68. Izin penyelenggaraan angkutan orang;
  69. Izin usaha jasa terkait dengan angkutan perairan;
  70. Izin penyelenggaraan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKJ);
  71. Tanda daftar usaha pariwisata;
  72. Izin usaha jasa kontruksi;
  73. Izin mendirikan bangunan (IMB);
  74. Sertifikat laik fungsi (SLF);
  75. Surat izin peil banjir;
  76. Izin usaha perkebunan (IUP);
  77. Izin usaha tanaman pangan;
  78. Pendaftaran usaha pembudidayaan holtikultura;
  79. Pendaftaran usaha tanaman pangan;
  80. Pendaftaran usaha perkebunan;
  81. Izin usaha holtikultura;
  82. Izin usaha peternakan;
  83. Pendaftaran usaha peternakan;
  84. Izin usaha penangkaran burung wallet;
  85. Izin pendirian program atau satuan pendidikan;
  86. Izin pendirian satuan pendirian non formal;
  87. Izin riset dan penelitian;
  88. Sertifikat HMRS a / n developer;
  89. Izin rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun;
  90. Izin pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun;
  91. Pengesaan pertelaan;
  92. Sertifikat HMRS a / n pembeli;
  93. Izin usaha pembangunan dan pengusahaan property;
  94. Izin usaha bidang perumahan;
  95. Izin koperasi simpan pinjam;
  96. Izin pembukaan kantor cabang koperasi simpan pinjam;
  97. Izin pembukaan kantor cabang pembantu koperasi simpan pinjam;
  98. Izin pembukaan kantor kas koperasi simpan pinjam;
  99. Izin usaha mikro dan  kecil (IUMK);
  100. Izin warung internet;
  101. Izin pemasangan spanduk atau baliho dan sejenisnya;
  102. Izin lembaga pelatihan kerja;
  103. Izin usaha lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
  104. Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
  105. Izin pengumpulan uang dan barang;
  106. Izin tanda daftar lembaga kesejahteraan social(LKS) atau organisasi social (ORSOS);
  107. Penertiban izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten. Paparnya. (Tehe)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas