Headlines News :
Home » » Pasca Viralnya Berita Dugaan Korupsi Anggaran Media TA 2018 di Diskominfo Inhil, Ketua Setwil FPII Riau Angkat Bicara

Pasca Viralnya Berita Dugaan Korupsi Anggaran Media TA 2018 di Diskominfo Inhil, Ketua Setwil FPII Riau Angkat Bicara

Written By HARIANBERANTAS on Saturday, January 4, 2020 | 7:34:00 AM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Sejumlah pihak mengecam keras perbuatan oknum ASN yang bertugas di Dinas Komunikasi, Informatikan dan Pesandian (Diskominfo) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau yang diduga sengaja mempermainkan anggaran biaya kontrak kerja sama media massa untuk publikasi kegiatan pemerintah daerah setempat.

Akhir akhir ini ratusan media massa dihiasi dengan berita utama dan hot news terkait perilaku oknum anak buah Bupati Inhil H. Wardan, berisial TB bersama Kadis Kominfo yang diduga menjadikan dana publikasi media massa untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Konon kabarnya, setiap pencairan dana publikasi disetiap media massa oknum ASN ini berani-beraninya mempermainkan wartawan bahkan meminta uang terimakasih dari perusahaan media.

Menurut HZ seorang pengusaha media massa di Riau mengatakan, bukan rahasia lagi jika selama ini perusahaan media massa yang bekerja sama di Kabupaten Inhil ada bagia-baginya. Bagi-bagi itu berdasarkan permintaan oknum ASN sebagai pemulus.

Parahnya, media massapun mengikuti kemauan oknum PNS tersebut lantaran takut medianya tidak diterima kerja sama dikemudian hari. Inilah modus yang dilakukan oknum pejabat di lingkungan pemda Inhil. Kata HZ.

Lantas HZ menerobos untuk merubah perilaku oknum pejabat Diskominfo yang suka makan hak media ini dengan cara menolak untuk memberikan uang pelicin atau uang terimakasih atas diterimanya kerja sama di Pemda Inhil. Namun, akibat dari penolakan HZ ini akhirnyaa sejumlah tagihan tidak dibayar alias masuk kantong oknum pejabat tersebut.

Pasca viralnya Pemberitaan di sejumlah media massa yang ada di Provinsi Riau maupun media Nasional membuat Ketua Setwil FPII Provinsi Riau berang dan angkat bicara.

Menurut Ketua FPII Setwil Riau Ismail Sarlata, perbuatan tak terpuji yang ditujukan oleh pejabat negara itu merupakan pelanggaran hukum.

Ismail juga sangat menyayangkan sikap Kadis dan Kabid Diskominfo Kabupaten Inhil yang terkesan dan/atau  diduga gelapkan dana anggaran kontrak kerja sama media pada TA 2018/2019 yang dialami "HZ".

Pihaknya meminta Bupati Inhil Wardan agar segera mengambil tindakan tegas terhadap kedua oknum pejabat diskominfo yang doyan makan hak orang lain tersebut. 

Kemudian, Ismail juga  meminta pihak BPK RI perwakilan Riau agar segera melakukan audit anggaran media pada pos anggaran Diskominfo Inhil TA 2018 hingga TA 2019. Sebab katanya bahwa penggunaan anggaran Publikasikan di tahun tersebut diduga kuat cacat hukum dan menyalahi aturan yang ada.

"Mana ada anggaran publikasi TA 2018 di bayarkan di tahun berikutnya, jadi ini harus di jelaskan oleh diskominfo dan ini sudah cukup kuat adanya dugaan penggelapanaatau korupsi yang dilakukan oleh kedua Oknum Dinas Kominfo Inhil." Ucap Ismail

Oleh sebab itu, sebagaimana informasi yang mencuat saat ini di kalangan media sangat patut untuk dipertanyakan dasar apa pembayaran kegiatan 2018 di tahun 2019 yang seharusnya dibayarkan di anggaran Tahun yang sama, lantas dibayarkan pada tahun berikutnya yakni tahun 2019.

Ketua Setwil FPII Riau dalam waktu dekat ini akan segera mendatangi SKPD yakni Kominfo Kabupaten Inhil serta Bupati dan DPRD Kabupaten Indragiri Hilir untuk mempertanyakan perbuatan kedua oknum pejabat negara tersebut. Bahkan bila perlu segera di lakukan Hearing di DPRD Inhil. Masalah ini sangat penting dan layak di Hearingkan, tegasnya.(Tim red).
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas