Headlines News :
Home » » Ketua DPW LMB Layangkan Surat Permohonan Pembebasan Terdakwa ke PN Karimun

Ketua DPW LMB Layangkan Surat Permohonan Pembebasan Terdakwa ke PN Karimun

Written By HARIANBERANTAS on Friday, January 31, 2020 | 12:11:00 PM

HARIANBRANTAS, KARIMUN- Ketua DPW LMB (Dewan Pimpinan Wilayah Laskar Melayu Bersatu) Provinsi Kepri, Datuk Panglima Azman Zainal, layangkan surat permohonan bebas untuk terdakwa Ef, (57) kepada Ketua pengadilan Negeri Karimun, yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menurut Datuk Azman Zainal, Terdakwa Ef, tidak melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur sebut saja (bunga 6 tahun-red) seperti yang dilaporkan oleh ibunya kepolres Karimun, pada selasa (3/7/2019) lalu.

"Disini Kami selaku tokoh masyarakat yang dituakan di negeri ini rasanya tidaklah membelah yang salah, apalagi perkara yang dihadapi Ef adalah perkara yang memalukan bagi keluarga Ef ,dan juga perkara menyedihkan dan juga memilukan bagi keluarga (bunga-red) jika perbuatan tersebut dilakukan EF, tapi jika tidak, wajib pula kita bela, karena ada beberapa kejanggalan dalam perkara ini, dan Kita harap tidak ada lagi kasus seperti Ef ini," ungkap Datuk Azman Zainal didampingi 3 anggota LMB saat dikonfirmasi awak media ini. Kamis (30/1/2020) 

Semoga ketua pengadilan Negri/ ketua majelis Hakim dan Hakim Anggota yang mulia sehat-sehat saja dalam menjalankan tugas Negara. Yaitu Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan putusan hukum untuk terdakwa sehingga memenuhi rasa keadilan. Kata Datuk Azman.

Kita layang surat permohonan kepada Ketua majelis Hakim dan Hakim Anggota yang mulia, Menindaklanjuti surat kami terdahulu prihal mohon di bebaskan jika terdakwa tidak bersalah atas nama EF alias  EF , Alasan utama bagi kami selaku tokoh yang dituakan yaitu, sambungnya.

1. Jika terdakwa melakukan hal tersebut yaitu pencabulan terhadap anak, mustahil terdakwa mengajak ibu korban ke kantor Polres Karimun untuk membuat laporan pada hari selasa tanggal (3/7/2019), dan sewaktu di Polres karena terlalu lama menunggu penyidik melakukan pemeriksaan terhadap ibu korban maka terdakwa pulang ke kapal nya (pompong) untuk buang air singgah ke rumahnya, Beberapa jam.

Kemudian, Penyidik Polres Karimun menghubungi terdakwa melalui via Hp untuk menyuruh datang terdakwa ke Polres Karimun dan terdakwa datang, dan malamnya langsung dilakukan penahanan terdakwa.

2.Terdakwa bersumpah dengan nama allah tidak melakukan hal tidak senonoh tersebut dan juga tidak bersedia mendatangani berita pada acara penyerahan tersangka dan barang bukti tahap kedua dihadapan jaksa penuntut umum( JPU). Dan juga tidak mengakui walau pun semajam bujuk rayuan dari ibu korban. 

untuk disuruh mengakui perbuatan pencabulan, namun Ef, tidak mengakuinya dan juga di suruh melakukan perdamaian juga, Efendi juga tidak mau. Karena EF, tidak melakukan hal tidak senonoh tersebut. Bahkan 2 minggu Ef ,di tahan di Polres Karimun ibu korban datang menemui Efendi untuk disuruh mengakui, kata ibu korban kepada Ef" jika bapak mengakui, hukuman 15 tahun bisa turun 7 tahun. Apa kapasitas ibu korban menanyakan masalah hukum ?"

3. Tidak ada barang bukti berupa celana dalam pakaian korban pencabulan yang di hadirkan adalah persidangan, jika terjadi pencabulan tentu saja ada sisa darah pada celana dalam korban.

4. Semua saksi yang dihadirkan dalam persidangan sesuai berita acara penyidik yang hadir tidak menguatkan terjadinya pencabulan dan yang dihadirkan anak kecil yang di ragukan keterangannya dan selalu berubah-ubah. Jelas Datuk Azman.

"Kami meyakinkan pelaku pencabulan bukanlah Efendi, karena gang menuju pelabuhan yang selalu dilewati terdakwa untuk menuju rumah atau pelabuhan pompong itulah gang yang satu-satunya melewati rumah Bunga. Dan gang tersebut ramai warga yang melewati gang tersebut menuju pelabuhan. Sedang dari pengakuan korban belum menjawab apalagi mengelengkan kepalanya, korban anak kecil tentu pikiran ingatannya kurang kuat" namun kami mengutuk keras siapa pelaku pencabulan tersebut" kata Datuk Azman.

Datuk Azman menjelaskan, EF mulai ditahan oleh penyidik Polres Karimun tidak ada seorang pun penasehat hukum mendampinginya, padahal berdasarkan KUHP (1) " dalam tersangka atau terdakwa disangkakan atau di dakwakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang di ancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses keadilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka" terangnya.

Itu tidak dilakukan dan bahkan keluarga terdakwa pun, penyidik tidak memberitahukan bahwa terdakwa ditahan. Pungkasnya. (Rini)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas