Headlines News :
Home » » Dr Yudi Krisman, SH., MH, Sikapi Dugaan Korupsi & Penggelapan Dana Publikasi Media 2018/2019 di Pos Anggaran Diskominfo Inhil

Dr Yudi Krisman, SH., MH, Sikapi Dugaan Korupsi & Penggelapan Dana Publikasi Media 2018/2019 di Pos Anggaran Diskominfo Inhil

Written By HARIANBERANTAS on Tuesday, January 14, 2020 | 8:31:00 PM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Dugaan korupsi dan penggelapan anggaran dana publikasi media tahun 2018/2019 di pos anggaran dinas komunikasi, Infrmatika dan persandian (Diskominfo) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tahun anggaran 2018/2019 lalu mengundang kecaman publik.

Kecaman itu berdatangan dari berbagai kalangan masyarakat Kebawah hingga akademi, diantaranya ahli pidana Dr Yudi Krismen, SH., MH, dari fakultas hukum salah satu Universitas ternama di Riau. Yudi berpendapat bahwa porupsi dan atau penggelapan dana publikasi media yang diduga dilakukan oleh oknum pegawai (Diskominfo) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) sebagaimana yang telah viral di  media nasional maupun lokal beberapa waktu lalu merupakan pidana korupsi dan pidana murni.

Menurut mantan penyidik senior Direskrimsus Polda Riau itu, apabila kasus ini benar adanya polisi atau jaksa harus segera menyelidikinya tanpa harus ada laporan dari masyarakat.

Sebab oknum yang menyalahgunakan uang negara itu merupakan kejahatan luar biasa. 

Dr Yudi Krishmen,SH.,MH yang juga merupakan penasehat Hukum FPII (Forum Pers Independent Indonesia) Setwil (Sekretariat Wilayah) Provinsi Riau, mendesak aparat hukum untuk memeriksa para oknum yang diduga terlibat kuat menyalahgunakan wewenang dan keuangan negara tersebut. Berikut penjelasan tentang perbuatan pidananya.

" Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya  diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara  minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah  dan paling banyak 1 miliar rupiah." ungkap Dr Yudhi Krismen US,SH.,MH pada awak media via telp seluler pribadinya.Senin (13/01/2020)
Lebih lanjut, Pasal 3 menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan  diri sendiri atau  orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit  50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar. 

Terkait pemberitaan dugaan penggelapan anggaran media Tahun Anggaran 2018/2019, yang diduga dilakukan oleh oknum Dinas Kominfo Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Hendaknya pihak kejaksaan setempat sudah bisa membuat laporan informasi, dari pemberitaan yang telah di unggah dari berbagai media sebagai data awal untuk melakukan penyelidikan untuk mengungkap kebenaran akan dugaan yang diduga telah terjadi agar beberapa kalangan media maupun Journalis tidak lagi merasa dirugikan dalam memperoleh hak-haknya yang seharusnya didapatkan dari pihak pemerintah setempat.tambahnya (Dr Yudhi Krismen ,SH.,MH )

" Jika terbukti hasil audit nantinya ada kerugian keuangan negara maka ini masuk pelanggaran pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, namun demikian pemberitaan ini juga berupa dugaan yang dapat dijadikan bahan awal untuk melakukan penyelidikan oleh pihak kejaksaan maupun penyidik Tipikor Polri nantinya." pinta dan tutup Dr Yudhi Krismen US,SH.,MH dengan tegas


Sumber : Rilis FPII Setwil Provinsi Riau
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas