Headlines News :
Home » » KY: Badan Peradilan Riau Ranking Ke-6 Terburuk di Indonesia

KY: Badan Peradilan Riau Ranking Ke-6 Terburuk di Indonesia

Written By HARIANBERANTAS on Wednesday, November 27, 2019 | 1:24:00 PM

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Komisi Yudisial (KY) wilayah Riau, memberikan menyatakan badan peradilan wilayah Riau sebagai raking/juara ke-6 (enam) sebagai Provisnsi terburuk diseluruh Indonesia.

Pasalnya, KY mencatat nilai badan peradilan itu menduduki peringkat keenam sebagai provinsi yang banyak melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) ke Komisi Yudisial (KY), yakni sebanyak 49 laporan dalam tahun 2019.

Di hadapan ratusan awak media wilayah kota Pekanbaru, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi menjelaskan, sepanjang Januari-Oktober 2019, KY menerima sebanyak 1303 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran KEPPH dan 770 surat tembusan. 

"Di urutan lima besar diduduki oleh DKI Jakarta (277 laporan), Jawa Timur (161 laporan), Sumatera Utara (118 laporan), Jawq Barat (108 laporan) dan Jawa Tengah (100 laporan)," jelas Farid pada kegiatan Sinergisitas Komisi Yudisial dengan Media Massa

Kegiatan itu berthema: “Peran Media Massa dalam Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial” yang dilaksanakan di Rumah Gege  yang terletak di jalan Gajah Mada samping Polda Riau kota Pekanbaru, Riau, Rabu (27/11).

Menurunnya Farif, laporan yang masuk harus melalui verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi dan substansi agar dapat diregistrasi. Di periode itu, KY menyatakan ada 178 laporan masyarakat yang dapat dinyatakan memenuhi persyaratan untuk diregistrasi.

Farid melanjutkan, kebanyakan laporannya melalui jasa pengiriman surat (post), yaitu 767 laporan, serta pelapor yang datang secara langsung ke kantor KY (239 laporan), pelaporan online melalui www.pelaporan.komisiyudisial.go.id (221 laporan), serta informasi (76 laporan).

Berdasarkan jenis badan peradilan yang dilaporkan, jumlah laporan terhadap peradilan umum sangat mendominasi, yaitu sebanyak 975 laporan.

Kemudian secara berturut-turut, yaitu Mahkamah Agung sejumlah 96 laporan,  Peradilan Tata Usaha Negara  dan Peradilan Agama masing-masing sejumlah 69 laporan dan Hubungan Industrial dan Pengadilan Tipikor masing-masing 23 laporan, selanjutnya, peradilan niaga sebanyak 13 laporan, peradilan militer sebanyak 10 laporan, dan Mahkamah Konstitusi sebanyak 2 laporan yang tidak menjadi kewenangan KY.

Setelah melalui rangkaian, tambahnya, hasil pemeriksaan dan diputuskan dalam Sidang Pleno periode Januari-Oktober 2019 oleh Anggota KY, maka diputuskan sanksi terhadap 124 hakim yang dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

"Adapun rinciannya yaitu, sebanyak 88 hakim terlapor dijatuhi sanksi ringan, 28 hakim terlapor dijatuhi sanksi sedang, dan 8 orang hakim terlapor dijatuhi sanksi berat," tambah Farid.

Terkait respons MA terhadap rekomendasi sanksi tersebut, yaitu hanya 8 hakim yang dapat ditindaklanjuti untuk dijatuhi sanksi dan 39 hakim tidak dapat ditindaklanjuti karena dianggap teknis yudisial.

Sementara rekomendasi terhadap 29 hakim belum Ada jawaban dan  terhadap 48 hakim masih dalam proses minutasi putusan.

"Ada 12 hakim terlapor dari Riau yang dinyatakan melanggar KEPPH, tetapi terhadap 7 hakim masih dalam proses minutasi putusan. Adapun rinciannya, yaitu 7 hakim dikenakan sanksi ringan dan 5 hakim dikenakan sanksi sedang," pungkas Farid.

Farid Wajdi Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:
Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY  
Jl. Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat, 
(021) 3906189 atau Website www.komisiyudisial.go.id (Tim/Red)
Share this post :

Post a Comment

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas